Sejumlah 21 KK tersebut ditempatkan di 2 (dua) lokasi transmigrasi Saluandeang dan Salulisu dengan rincian 13 KK terdiri atas 3 KK transmigran asal Jatim yaitu Kabupaten Blitar dan 10 KK transmigran asal DIY yaitu 5 KK asal Kabupaten Bantul dan 5 KK asal Kabupaten Gunung Kidul ditempatkan di lokasi transmigrasi Saluandeang bersama dengan 35 KK Transmigran Penduduk Setempat (lokal).

Sementara 8 KK transmigran asal Jatim yaitu Kabupaten Trenggalek lainnya akan ditempatkan di lokasi transmigrasi Salulisu bersama sejumlah 30 KK Transmigran Penduduk Setempat (lokal).

Dalam sambutannya, Gubernur berharap kepada transmigran asal Jatim dan DIY ini menjadi warga Sulawesi Barat yang setelah ditempatkan dapat membaur dengan warga setempat dan bekerjasama dalam berusaha dan mengembangkan desa hingga menjadi desa mandiri.

“Pesan kami, saling hormat-menghormatilah dan saling menghargai kebiasaan dan budaya masing-masing, bekerja dan saling bahu-membahu, serta gotong royong dalam pembentukan karakter dan pembangunan desa di lokasi transmigrasi,” ujar Ali Baal.

Lebih lanjut Gubernur Ali mengingatkan agar para transmigran dapat menyelesaikan setiap perbedaan atau permasalahan dengan rasa persaudaraan dalam musyawarah.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Raden Hari Pramudiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa orientasi program transmigrasi ke depan akan fokus untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia serta memberikan dukungan yang signifikan dalam kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan produksi dalam negeri.

“Cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun masa depan yang lebih baik harus diikuti dengan niat dan tekat serta kerja keras. Oleh karena itu, transmigran daerah asal harus dapat membiasakan diri dengan adat istiadat setempat sekaligus mengembangkan budaya masyarakat setempat,” ucap Hari Pramudiono.

Adapun bantuan pemerintah yang diberikan kepada transmigran melalui program transmigrasi ini berupa Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK), Lahan Pekarangan seluas 0,1 Ha, Lahan Usaha I seluas 0,9 Ha, Lahan Usaha II seluas 1 Ha, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel, Perbekalan seperti sandang, peralatan pertanian, peralatan pertukangan, alat tidur, dan alat dapur, serta Jaminan Hidup Beras dan Non Beras.

Sementara fasilitas umum yang disediakan di lokasi transmigrasi antara lain Sarana Air Bersih (SAB), jembatan permanen dan semi permanen, jalan poros dan jalan desa, Sekolah Dasar, Puskesmas Pembantu, Masjid, Balai Desa, Gudang, Rumah Petugas, dan Kantor Unit Desa.

Selain itu, transmigran juga diberikan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian/Peternakan (Ternak Sapi) senilai Rp 100 Juta oleh Kementerian Pertanian.

Kegiatan penempatan transmigran ini juga dirangkaikan dengan Tanam Perdana Jagung Hibrida di 2 (dua) lokasi transmigrasi Saluandeang dan Salulisu. Tanam jagung ini merupakan kerjasama Kemitraan/Investor dan Perbankan dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik warga transmigran dengan PT. Karya Agung Prawira dan PT. Pupuk Kaltim, serta Perbankan BUMN seluas 2.500 Ha.

Ke depannya, SHM Lokasi Saluandeang akan dimanfaatkan dalam program Agro Solution dari PT Pupuk Kaltim yang telah melakukan PKS dengan Perbankan. Nantinya, warga akan memiliki Dana Kredit Usaha Rakyat dengan melakukan Penanaman Jagung dengan bantuan PT Karya Agung Prawira sebagai Produsen langsung untuk pembelian.

Tak hanya itu, rangkaian kegiatan lain masih akan dilakukan pada Rabu (27/10) berupa Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Lokasi Sinyonyoi SP. 1 sejumlah 348 bidang yang terdiri dari Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I yang akan dibagikan kepada 20 transmigran.

The post Tiba di Mamuju Tengah, Transmigran Jatim dan DIY Disambut Gubernur dan Bupati appeared first on Terasdesa.co.id.

Direktur Bambang mengatakan, transmigrasi adalah program bersama “lintas daerah” yang melibatkan (minimal) dua pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah yang menyediakan SDM calon transmigran sebagai pemerintah daerah asal, dan pemerintah daerah yang membangun permukiman dan menerima penempatan sebagai pemerintah daerah tujuan.

“Penempatan transmigran sejumlah 8 KK di lokasi Kota Kawao SP.5 ini merupakan bagian integral dari program penempatan tahun 2021 sejumlah 354 KK,” kata Bambang.

Direktur Bambang mengingatkan transmigran yang akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar kawasan transmigrasi, untuk selalu mengingat pepatah yang mengatakan “Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”.

“Jadi kalau kita sudah bertransmigrasi, hendaknya kita ikut mengembangkan budaya setempat sekaligus budaya budaya kita, pelajarilah adat istiadat setempat untuk mempercepat terjadinya adaptasi dan integrasi dengan masyarakat setempat,” kata Bambang.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Bupati Sumba Timur, Ketua Komisi V DPRD dan Kadis Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT, Kadis Kabupaten dan OPD terkait serta perwakilan dari PT MSM.

Lokasi permukiman transmigrasi ini merupakan persiapan Desa Yubuwai Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur. Tahun 2018 sendiri telah ditempatkan 30 KK sebanyak 54 jiwa yang merupakan transmigran penduduk setempat (TPS). Tahun 2019 ditempatkan 35 KK, dimana 29 KK merupakan TPS dan 6 KK berasal dari Provinsi Bali.

Fasilitas umum yang berada di lokasi permukiman transmigrasi antara lain Balai Desa, Rumah KUPT, Gudang, Kantor UPT, Rumah Ibadah, Sarana Air Bersih dan Embung.

Beberapa bantuan bagi transmigran yang telah dan akan diberikan antara lain:

· Bantuan Catu Pangan Beras dan Non Beras sesuai norma transmigrasi pada T+1 sampai dengan T+2.

· Bantuan Sarana Produksi Pertanian T+1 sampai T+3

· Bantuan Perbekalan berupa Alat Sandang, Alat Tidur, Alat Penerangan (PLTS), Alat Pertanian, Alat Pertukangan dan Alat Dapur pada T+1.

· Pelatihan Dasar Umum bagi warga penempatan tahun 2018 dari Balai Besar Denpasar;

· Melalui dana APBD Provinsi NTT dialokasikan Bimbingan Teknis Integrasi Sosial pada tahun 2020 dan bantuan saran ibadah sebanyak 1 paket.

Pada acara tersebut juga dilakukan kunjungan ke Pabrik Gula PT Muria Sumba Manis (MSM).

Berdasarkan KepMendesa No.4 Tahun 2018, perusahaan ini memperoleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) untuk kemitraan pembangunan perkebunan tebu dan jarak castor dengan transmigran dalam kawasan transmigrasi.

Kemitraan yang dilakukan berada di luasan lahan lebih dari 1.200 Ha yang melibatkan lebih dari 400 KK Transmigran.

Kemitraan ini merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka akselerasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

The post Direktur PPKT Kemendes Hadiri Pelepasan Transmigrasi di Sumba Timur appeared first on Terasdesa.co.id.

Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, pemprov Jateng telah memberikan bansos stimulan jamban kepada warga.

“Kita sangat bersyukur sampai saat ini, penduduk Jawa Tengah yang jumlahnya sekitar 36 juta orang itu, 94,47 persennya sudah BAB di jamban,” kata Yuli, belum lama ini.

Pemprov telah berusaha melakukan pemberian bansos stimulan jamban kepada warga miskin masih BAB sembarangan. Tentunya pemprov tidak sendirian.

“Ada pemkab, ada pemkot, ada TNI-Polri, ada juga para donatur, para relawan yang semuanya bersatu padu untuk mewujudkan ODF di Jawa Tengah,” ujarnya.

Ditambahkan, berdasarkan data Dinkes Jateng, bansos stimulan jamban telah dibagikan sejak 2015-2021. Jumlah totalnya 35 ribu paket jamban. Per paket terdiri atas semen, closet, pipa paralon, elbow, besi SNI. Pada 2022, pemprov juga akan membagikan 8 ribu paket jamban.

Pemegang program Bansos Jamban Dinkes Jateng Ayu Novioktaviana Hapsari bersama tim melakukan kegiatan pemantauan ke penerima manfaat bansos di Kabupaten Brebes. Di antaranya di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari dan Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba.

Menurutnya, pada 2021 ini Kabupaten Brebes menerima 978 paket bansos stimulan jamban. “Harapannya, upaya pemprov akan bisa mengubah perilaku masyarakat untuk stop BAB sembarangan,” ucap Novi, sapaannya.

Seorang calon penerima bansos jamban di Desa Bangsri, Warman, mengungkapkan, bantuan itu sangat dibutuhkan. Sebab selama ini, dia terpaksa BAB di rumah tetangga atau BAB di sawah.

“Biar tidak usah gedor-gedor (rumah) tetangga, enggak usah BAB ke sawah lagi malam-malam. Mudah-mudahan benar-benar dapatlah,” kata Warman.

Penerima manfaat jamban tahun 2020, Feni Puji dari Desa Pesantunan berterima kasih atas bantuan jamban yang telah terpasang di rumahnya.

“Olih (dapat) bantuan sing (dari) Pak gubernur (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Bantuan jamban, dadi luwih bersih, luwih sehat (jadi lebih bersih, lebih sehat),” ungkapnya.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan keberadaan jamban merupakan salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat. Sebab, kata Ganjar, jamban rumah merupakan salah satu indikator kemiskinan, di samping kondisi atap, lantai, dinding, rumah, listrik, hingga air bersih.

“Salah satunya setelah kita cek ya itu pada tidak punya jamban, tidak punya listrik, sumber air bersih. Ini yang akan kita keroyok (tangani),” ujarnya.

The post Pemprov Bantu Jamban, 94 Persen KK di Jateng tak Lagi BAB Sembarangan appeared first on Terasdesa.co.id.

Ditargetkan setidaknya paling lambat Taman Ecobrick ini sudah bisa dinikmati warga Semarang. Hal itu diungkapkan Kepala DLH Kota Semarang Sapto Adi Sugihartono kepada pers di lokasi Taman Ecobrick Tugurejo, Semarang , Sabtu (9/10/2021).

Lebih lanjut Sapto mengatakan Taman Ecobrick ini akan memanfaatkan 20.000 botol ecobrick yang dibuat oleh komunitas dan masyarakat Kota Semarang. Dipaparkannya, ecobrick berasal dari kata eco yang berarti ramah lingkungan dan brick yang berarti bata. J”adi Taman Ecobrick ini bentuk nyata ecobrick digunakan sebagai pengganti bata dan menjadi sebuah bangunan. Satu botol ecobrick berisi 250gram plastik yang sudah tidak terpakai. Coba kalau dikalikan 20.000 berarti kita menyelamatkan dan memanfaatkan 5 ton plastik, ” terang Sapto.

Juni dari bagian perencanaan DLH Kota Semarang yang dijumpai di lokasi saat mengawasi pekerjaan pembangunan Taman Ecobrick menambahkan, nantinya taman ini terintergrasi dengan taman hijau, bank sampah dan juga workshop. “Taman Ecobrick nantinya bisa menjadi taman edukasi lingkungan yang komplet bagi warga Semarang. Bisa santai sekaligus belajar tentang lingkungan yang baik, ” ujar Juni.

Sedangkan dalam pembangunan Taman ini melibatkan masyarakat dari berbagai organisasi yang peduli lingkungan. “Jadi biar masyarakat merasa handarbeni dan pada gilirannya bisa membangun secara mandiri Taman Ecobrick di lingkungannya,” imbuh Sapto.

Humas Marimas Lantip Waspodo memaparkan bahwa Marimas menjadi inisiator dan ikut berperanserta dalam pembangunan Taman Ecobrick ini. Ini merupakan bentuk kepedulian Marimas terhadap lingkungan. Pembangunan Taman Ecobrick juga merupakan salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan Marimas.

“Marimas memulai mengenalkan Ecobrick kepada masyarakat Semarang sejak 2017. Saat ini kita bisa berbangga bahwa Kota Semarang dapat memanfaatkan plastik tidak terpakai menjadi ecobrick yang kemudian mengejawantahkan menjadi sebuah Taman Ecobrick, ” imbuh Ood panggilan karib Humas Marimas ini.

Sementara Eko Gustini Pramukawati dari Proklim Purwokeling yang memimpin pembuatan bangunan ecobrick menyampaikan bahwa bangunan ecobrick menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Dijelaskannya, Ecobrick ketika akan digunakan atau dimanfaatkan di luar ruang agar aman harus dilapisi tanah liat.

“Pasalnya, plastik jika terkena sinar matahari dapat mengeluarkan dioksin atau racun maka harus dilapisi tanah liat terlebih dahulu. Lapisan tanah liat ini terdiri dari campuran lempung, kotoran kerbau dan jeram. Yang banyak terjadi selama ini banyak yang salah kaprah. Taman ini sekaligus bisa jadi percontohan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan ecobrick di lingkungannya, ” ujar Eko Pramukawati yang juga trainer Ecobrick bersertifikat.

Dalam pembuatan bangunan Taman Ecobrick sesi kali ini melinatkan beberapa komunitas peduli lingkungan yang ada di Kota Semarang antara lain; Komunitas Ecobrick Marimas, Proklim Purwokeling, BPI, Bank Sampah Kota Semarang, Saka Kalpataru dan Tim KKN RDR Angkatan 77 Kelompok 43 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Christian Heru/TERASJATENG.ID

The post DLH Kota Semarang Gandeng Marimas dan Proklim Purwokeling Bangun Taman Ecobrick appeared first on Terasdesa.co.id.

Kehadiran Bendungan Way Sekampung diproyeksikan bisa memperkuat ketahanan air dan pangan di wilayah Lampung.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bendungan Way Sekampung adalah bendungan multifungsi untuk menambah suplai air irigasi pertanian, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir.

Selain Bendungan Way Sekampung, tiga bendungan lain yang pembangunannya beres tahun ini adalah Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur; Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan Bendungan Kuningan, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Bendungan Way Sekampung dan tiga bendungan lainnya itu merupakan bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.

“Pembangunan bendungan akan diikuti dengan pembangunan jaringan irigasinya, sehingga dengan adanya suplai air yang kontinu dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya satu kali tanam setahun, bisa bertambah menjadi 2-3 kali tanam,” kata Menteri Basuki, belum lama ini.

Mengenai waktu peresmian, Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR menegaskan, “Pada prinsipnya kami telah siap di bulan Agustus ini dan kami menunggu petunjuk dari Istana. Saat ini Balai-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air sedang melakukan perapihan-perapihan saja. Semoga 4 bendungan dan 1 bendung bisa menjadi Kado Kemerdekaan untuk HUT RI ke-76 ini.”

Pertama, Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m3 yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi seluas 72.707 hektar di Daerah Irigasi (DI) Sekampung seluas 55.373 hektar dan menambah areal irigasi DI Rumbia Extension seluas 17.334 hektar.

Pembangunannya dikerjakan oleh beberapa kontraktor, yakni PT. PP-PT. Ashfri (KSO), PT. Waskita Karya – PT. Adhi Karya (KSO) dibawah tanggung BBWS Mesuji – Sekampung.

Selain mendukung kebutuhan air irigasi di Provinsi Lampung, Bendungan Way Sekampung yang didesain memiliki luas genangan sebesar 800 hektaer juga dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendalian banjir di Provinsi Lampung sebesar 185 m3/detik karena terintegrasi dengan Bendungan Batutegi dan Bendungan Margatiga.

Bendungan multifungsi ini juga berpotensi sebagai penyedia air baku untuk Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2.482 liter/detik, tenaga listrik sebesar 5,4 MW serta menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu.

The post Diresmikan Presiden Jokowi Besok, Ini Manfaat Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu appeared first on Terasdesa.co.id.

“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 Juta Hektare lahan pertanian di 3,2 Juta Hektare kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Rabu (1/9/2021).

Dari 1,8 juta hektare lahan pertanian tersebut, kata Menteri Abdul Halim, sebanyak 500.000 hektare telah melakukan aktifitas produksi. Intensifikasi dilakukan untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.

Intensifikasi pada 500.000 hektare lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 Juta orang per tahun.

Menurut Mendes, 500.000 hektare lahan ini  telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.

Sedangkan sisanya, yakni 1,3 juta hektare lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker. Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Aisyah Gamawati mengatakan jika Direktorat Jenderal (Ditjen) yang dipimpinnya jalankan program ketahanan pangan yang terbagi dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi sesuai Renstra 2020-2024.

Untuk intensifikasi, pengadaan luas lahan pertanian 2.966 Ha, peningkatan kapasitas SDM untuk 1.200 jiwa, pengembangan sarana prasaran seperti jalan, jembatan, drainase dan fasilitas umum.

“Kemudian fasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Milik untuk 1.060 bidang lahan,” kata Dirjen Aisyah.

Untuk program Ekstensifikasi dilakukan perwujudan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kemudian pembangunan permukiman transmigrasi sebanyak 300 RTJK, lahan usaha untuk fasos dan fasum.

Program ekstensifikasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini ini termasuk dalam Kawasan Fod Estate atau Lumbung Pangan yang memang dipusatkan di dua wilayah itu.

Sementara itu, Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat melatih Petugas Penyuluh Lapangan Swadaya untuk mendukung program Food Estate di Kawasan Tobadak. Pelatihan yang digelar di Hotel Meganita pada bulan Juli 2021ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Konsolidasi Lintas Sektor Transmigrasi melalui Kemitraan.

Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat melatih Penyuluh lapangan untuk mendukung program Food Estate dengan Tanaman Unggulan Jagung dengan pola kemitraan dengan PT. Pupuk Kaltim dan PT. Karya Prawira Agung dengan rencana tanam seluas 2.500 Hektar di Kawasan Transmigrasi Tobadak di Desa Batu Parigi Kabupaten Mamuju Tengah.

Intensifikasi pada 2.500 Hektar tanaman jagung ini dilaksanakan di lahan Pekarangan dan lahan usaha satu UPT Saluandeang dan Salulisu serta Desa terdekat di Batuparigi.

Dengan Program Agro Solution dari Pupuk Kaltim, kedepan Sertifika

The post Tobadak Sulawesi Barat Disiapkan Menjadi Kawasan ‘Food Estate’ appeared first on Terasdesa.co.id.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo menginformasikan dua titik longsor di Kecamatan Kabanjahe dan banjir lahar hujan di Kecamatan Tiganderket. Tanah longsor di Kecamatan Kabanjahe menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah. BPBD setempat mencatat lima warga meninggal dunia, empat luka-luka dan tujuh rumah rusak berat.

BPBD setempat melaporkan bahwa keempat korban luka-luka telah dievakuasi dan dirawat di RSUD Kabanjahe, sedangkan kelima korban meninggal sudah berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Satu hari paska kejadian, Bupati dan Wakilnya meninjau lokasi terdampak longsor yang berlokasi di Laubawang, Kelurahan Padangmas, Kecamatan Kabanjahe. Pihak Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Karo, Bupati Karo Cory S. Sebayang telah melakukan pelepasan jenazah pada Jumat (27/8).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, kami mengucapkan turut berduka cita atas kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di Laubawang ini,” ungkap Bupati Karo, yang dikutip dari pesan digital.

Bupati Cory juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam proses evakuasi korban dan penanganan darurat bencana longsor di kawasan itu.

Sementara itu, insiden banjir lahar hujan yang terjadi di Desa Suka Tendel, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo tidak menimbulkan korban jiwa. Banjir lahar hujan tersebut membawa material vulkanik Gunung Sinabung. BPBD menginformasikan bahwa tanah longsor dan banjir lahar hujan di dua kecamatan dipicu oleh intensitas hujan tinggi selama beberapa hari.

Menyikapi potensi bencana di wilayahnya, Bupati Karo mengimbau warga untuk selalu waspada dan siaga terhadap segala bencana terlebih di musim penghujan ini.

Pihak BPBD Kabupaten Karo selalu memonitor kondisi cuaca BMKG yang selalu diinfokan melalui jejaring sosial di tingkat kabupaten. Sementara itu, pada akhir Juli 2021 Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan surat edaran peringatan dini gerakan tanah dan banjir, dengan nomor 360/7478/2021. Salah satu arahan gubernur yaitu pengecekan daerah-daerah dan ancaman bencana serta jalan-jalan yang berpotensi longsor. Gubernur juga meminta bupati dan walikota untuk stand by alat komunikasi dan memonitor update informasi dari PVMBG dan BMKG, terutama prakiraan cuaca dan iklim.

Melihat analisis inaRISK, Kabupaten Karo termasuk wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor kategori sedang hingga tinggi. Sebanyak 17 kecamatan berada pada potensi bahaya tersebut, antara lain Kecamatan Kabanjahe dan Tiganderket. Sedangkan prakiraan cuaca kecamatan dari BMKG, wilayah Kabanjahe dan Tiganderket masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada hari ini, Sabtu (28/8).

Menghadapi musim hujan, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang maupun cuaca ekstrem. Masyarakat dapat mengidentifikasi potensi bahaya maupun risiko di sekitar melalui inaRISK maupun portal informasi dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

The post Bencana Tanah Longsor di Karo, 5 Orang Meninggal appeared first on Terasdesa.co.id.

Apresiasi tersebut disampaikan Kartini saat menghadiri acara TEPAS (Temu Pimpinan untuk Aspirasi Masyarakat) Vol.9 mengenai OMAT (Oksigen untuk Masyarakat Jawa Barat) via konferensi video, Jumat (20/8/2021).

“Yang ingin saya sampaikan adalah memberikan apresiasi kepada Jawa Barat, khususnya tim yang tergabung dalam Posko Oksigen Jawa Barat, Poskibar, karena sudah menjadi contoh dan bagi seluruh provinsi. Karena ini yang pertama menyelesaikan bagaimana tata kelola, manajemen, dan penyediaan distribusi dari oksigen,” ucapnya.

“Awalnya kita kelihatan kalang kabut untuk mendistribusikan. Rumah sakit banyak kekurangan. Ternyata, dengan manajemen dan tata kelola yang baik, ke sini sudah bisa menjadi contoh dan teladan,” imbuhnya.

Pemda Provinsi Jabar sendiri menghadirkan Poskibar untuk menghitung kebutuhan oksigen, mencari sumber oksigen, dan mengelola penyaluran bantuan kebutuhan oksigen di Jabar. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen, Poskibar berkunjung ke produsen-produsen oksigen di luar Pulau Jawa.

Selain itu, Poskibar juga memastikan data pasokan dan kebutuhan oksigen di kabupaten/kota. Tidak hanya melakukan pendataan kebutuhan oksigen untuk rumah sakit, namun juga perkiraan kebutuhan untuk pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

Menurut Kartini, apa yang dilakukan Poskibar untuk memenuhi kebutuhan oksigen sangat baik. Termasuk kolaborasi Poskibar dengan banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Jabar.

“Upaya yang dilakukan untuk mencari oksigen sampai di luar Jawa ini memang hebat. Saat ini, bahkan mendapatkan donatur yang begitu banyak. Apresiasi kami juga, di tengah-tengah kesulitan, Jawa Barat juga bisa memberikan dukungan kepada kabupaten provinsi lain,” tuturnya.

The post Kemenkes Apresiasi Pengeloaan Oksigen di Jabar appeared first on Terasdesa.co.id.

Gagasan yang dikemukakan Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) ITS bidang Bisnis dan Industri ini diresmikan dalam webinar LIVE LAB (Menuju Teaching Industry) secara virtual, pada Sabtu lalu (29/5)/2021).

Area pengembangan riset dan abmas yang disebut Teaching Industry ini merupakan hasil kolaborasi antara tiga desa yaitu Desa Ngingas di Sidoarjo, Area Model Konservasi Edukasi (AMKE) di Batu, dan Desa Kebontunggul di Mojokerto. Ada tiga bidang keilmuan yang dikembangkan yaitu bidang manufaktur untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas, bidang herbal untuk kawasan AMKE Batu, dan bidang smart farming dan circular economic untuk kawasan Kebontunggul Mojokerto.

Menurut Dr Arman Hakim Nasution Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI) ITS, program Teaching Industry sendiri berawal dari abmas produk PKKPBI ITS di AMKE Batu. Dengan tema wisata edukasi herbal, sejak tahun 2020 lalu PKKPBI ITS meningkatkan kualitas abmas produk dengan dukungan penuh dari Perhutani. Selanjutnya pada tahun 2021, abmas produk itu akhirnya diperluas sampai ke Desa Kebontunggul dan Desa Ngingas sehingga menjadi area pengembangan.

Terkait rencana ke depannya, Arman berkata bahwa live laboratorium tadi akan difungsikan sebagai spin off company hasil kerja sama antara ITS dengan kawasan binaan. Dengan demikian, ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) mampu mendorong pendapatan sekaligus menjadikan kawasan binaan sebagai media untuk seluruh bagian dari sivitas akademika dalam memahami pendidikan sociopreneur.

Adanya area pengembangan riset dengan tiga variasi keilmuan ini didorong untuk membawa kebermanfaatan bagi departemen-departemen maupun pusat kajian dan penelitian yang relevan di ITS. Ke depannya, ITS mengupayakan Teaching Industry menjadi potensi untuk tumbuh dari research university menjadi innovative university agar semua potensi ITS yang relevan dengan ketiga tema tadi bisa dimanfaatkan untuk berkreasi dan berinovasi.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Dr H Emil Elestianto Dardak BBus MSc secara khusus menghadiri peresmian Teaching Industry dalam webinar yang diselenggarakan ITS tersebut. Alumnus Ritsumeikan Asia Pasific University ini menyampaikan apresiasi besar terkait gagasan ITS dalam menumbuhkan kawasan binaan.

“Saya yakin ITS adalah perguruan tinggi yang sangat inovatif dan berkualitas dan ini adalah kerja sama yang bukan saja baik, tetapi juga mulia,” ungkap Emil.

Emil juga percaya bahwa masa depan berada pada desa-desa yang bisa menerapkan teknologi tepat guna dalam mengupayakan potensi desanya. Dengan demikian, laki-laki kelahiran 20 Mei 1984 itu percaya bahwa peluncuran Teaching Industry di tiga desa binaan ini bisa meningkatkan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh ITS.

“Tidak hanya itu, gagasan ITS juga bisa membangun keunggulan kompetitif Jawa Timur dan Indonesia dalam hal penerapan dan pengaplikasian teknologi,” tuturnya.

Turut hadir, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng yang memberikan dukungan penuh terhadap adanya penggabungan ketiga kawasan binaan yang kemudian diperkuat fungsinya menjadi live laboratorium.

Hal ini merupakan upaya ITS untuk meningkatkan kualitas sarana dan daya dukung sarana riset sekaligus pengabdian baik dari departemen-departemen maupun dari pusat kajian dan pusat penelitian yang ada di ITS. “Kami menyebutnya sebagai laboratorium hidup,” ujar rektor yang biasa disapa Ashari tersebut.

Laki-laki kelahiran Sidoarjo itu juga menerangkan bahwa Teaching Industry bisa mempermudah mahasiswa dan dosen ITS dalam berbagi ilmu pengetahuan, berbagi rekomendasi, dan terjun secara langsung ke dalam masyarakat.

“PKKP ITS bidang Industri dan Bisnis menyediakan tiga area untuk live lab ITS yang semuanya berkegiatan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian, kawan-kawan ITS dan mahasiswa bisa praktikum di sana,” papar guru besar Teknik Elektro ini.

The post Sinergi PKKPBI, ITS Bersama Tiga Desa Rintis “Teaching Industry” appeared first on Terasdesa.co.id.

Demikian disampaikan kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam Kunjungan Kerja Ketua DPD RI di Kabupaten Sumba Timur, Selasa 23 Maret 2021. Turut hadir Senator asal NTT, Dr Asyera Wundalero dan Senator Bustami asal Lampung. Sementara dari Pemerintah Sumba Timur hadir Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Sumba Timur menyampaikan bahwa Sumba Timur telah mengajukan dokumen pemekaran 3 (tiga) Daerah Otonomi Baru Kabupaten yaitu DOB Sumba Timur Jaya, DOB Sumba Selatan dan DOB Pahunga Lodu ke Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 yang lalu, untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan DPD RI untuk mengawasal usulan kami,” jelas Bupati Sumba Timur.

Bupati Sumba Timur mengatakan selain permasalahan pemekaran dirinya juga mengatakan permasalahan lainnya untuk diselesaikan, hal ini terlihat dari data yang ada bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur masih pada 30,02 persen, “ini merupakan pukulan berat bagi kami untuk dukungan pemerintah pusat dan DPD RI sangat dibutuhkan. Dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan dukungan DPD RI untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat Sumba Timur melalui berbagai program dan kegiatan pemulihan ekonomi, pembangunan insfrastuktur dasar dan perluasan investasi,” tegas Bupati Sumba Timur.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menjelaskan bahwa Propinsi NTT berpeluang besar terjadinya pemekaran di empat kabupaten yakni, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Sumba Timur

Menurut Fachrul Razi selain 3 DOB di Sumba Timur, secara keseluruhan terdapat delapan calon DOB dimaksud yakni Adonara di Flores Timur (Flotim), Kota Maumere di Sikka, Pantar di Alor, Amfoang di Kabupaten Kupang, dan Amanatun di Timor Tengah Selatan (TTS). “Tiga calon DOB di Kabupaten Sumba Timur yang diusulkan Bupati agar segera dimekarkan yakni Pahungga Lodu, Sumba Timur Jaya, dan Sumba Selatan. Ketiga Aspirasi ini kami terima dan akan kami perjuangkan,” tegas Fachrul Razi.

The post Bupati Sumba Timur Minta DPD Terus Perjuangankan Pemekaran DOB appeared first on Terasdesa.co.id.