PLN juga bisa menutupi kebutuhan daya untuk wilayah Sumatera dengan beban puncak pada malam menjelang Idul Fitri sebesar 20.000 MW . Cadangan daya listrik untuk wilayah Sumatera masih ada sebesar 9.000 u MW.

Selain itu, untuk sistem Sumatera Bagian Utara (SBU) memiliki daya mampu mencapai 2.695 MW dengan beban puncak sebesar 2.184 MW. Sistem Sumatera Bagian Selatan Tengah (SBST) memiliki daya mampu 4.036 MW dengan beban puncak 3.570 MW.

“Untuk mendukung keandalan pasokan listrik saat Idul Fitri 1442 H, PLN menyiagakan 31 ribu personil kelistrikan, termasuk Pasukan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). Personel tersebut tersebar dalam 2.327 posko siaga 24 jam di seluruh Indonesia,” kata Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PLN, Haryanto WS, Selasa (11/5/2021).

“Meskipun di tengah pandemi Covid-19, kami komitmen terus siaga menjaga pasokan listrik, khususnya untuk libur Idul Fitri 1442 H. Kami ingin perayaan Idul Fitri di rumah masing-masing tetap terasa bermakna,” katanya.

Untuk kelistrikan Kalimantan, sistem interkoneksi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) memiliki daya mampu mencapai 2.025 MW dengan beban puncak sebesar 1.134 MW. Sementara sistem khatulistiwa (Kalimantan Barat) memiliki daya mampu mencapai 475 MW dengan beban puncak sebesar 343 MW.

Sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan memiliki daya mampu mencapai 1.805 MW dengan beban puncak sebesar 1.195 MW. Sistem kelistrikan Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki daya mampu mencapai 584 MW dengan beban puncak sebesar 368 MW.

Kelistrikan Maluku dan Maluku Utara memiliki daya mampu mencapai 339 MW dengan beban puncak sebesar 204 MW. Kelistrikan Papua dan Papua Barat memiliki daya mampu mencapai 628 MW dengan beban puncak sebesar 334 MW. Kelistrikan NTB memiliki daya mampu mencapai 460 MW dengan beban puncak sebesar 345 MW. Kelistrikan NTT memiliki daya mampu mencapai 332 MW dengan beban puncak sebesar 209 MW.

“Dengan pasokan listrik yang handal, kami memastikan masyarakat bisa beribadah dan merayakan lebaran dengan tenang dan nyaman,” ungkap Syamsul Huda.

PLN menetapkan masa siaga perayaan Idul Fitri kali ini dimulai pada tanggal 06 Mei 2021 hingga 21 Mei 2021. Adapun selama masa siaga PLN meniadakan pemeliharaan dan pekerjaan konstruksi, menerbitkan SOP khusus siaga, menyiagakan piket di pembangkitan, transmisi dan distribusi, serta melaporkan kondisi kelistrikan secara berkala kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, PLN juga menyiagakan kendaraan sebanyak 4.591 unit serta menyiapkan 2.660 unit Genset, Unit Gardu Bergerak (UGB) dan Uninterruptible Power Supply (UPS) sebagai cadangan suplai pasokan listrik saat terjadi gangguan.

“UGB dan UPS kami prioritaskan untuk fasilitas umum, khususnya rumah-rumah ibadah,” tambah Wiluyo.

PLN mengimbau masyarakat untuk mengetahui terkait informasi dan pengaduan melalui Aplikasi PLN Mobile atau dapat menghubungi secara langsung melalui Contact Center PLN 123.

The post PLN Pastikan Listrik Aman Saat Idul Fitri 1442 H appeared first on Terasdesa.co.id.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para bupati untuk tidak mengecer APBD dan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas.

“Saya kira keinginan Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan dengan serius oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Para bupati harus mengutamakan belanja pada skala prioritas, fokus pada yang esensial,” tuturnya, Sabtu (27/3/2021).

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, dalam keadaan APBD yang terbatas, para bupati dituntut piawai dalam mengelola anggaran, dalam hal ini kepiawaian manajemen.

“Selain itu, sebagai kepala daerah tentu para bupati harus mampu mencari sumber-sumber pemasukan APBD yang tidak memberatkan masyarakat,” tukasnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur. Masyarakat pun harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran.

“Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat 1 program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas,” terang mantan Ketua Umum PSSI itu.

Pria yang tercatat sebagai alumni di Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan.

“Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. Termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat,” ujarnya.

The post APBD untuk Skala Prioritas, Ketua DPD RI: Bupati Harus Piawai Kelola Anggaran appeared first on Terasdesa.co.id.

Pemutakhiran data yang dimaksud adalah data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang bersangkutan.

“Nanti akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis), segera akan turun,” kata Mendes PDTT saat melakukan sapa desa dengan kepala desa Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Metode yang digunakan dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa itu, kata Mendes, sama seperti halnya saat mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Tim relawan akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW. Jika sebelumnya dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID-19, sekarang dilakukan oleh relawan desa pemutakhiran data desa.

Mendes mengatakan, operasionalisasi kegiatan ini bisa didanai melalui Dana Desa sebagaimana sebelumnya ketika melakukan pendataan BLT Dana Desa .

“ini sangat-sangat penting untuk kepentingan desa itu sendiri. Karena Bapak Ibu Kepala Desa, kalau kita, siapa pun dia sebagai pemimpin akan memiliki perencanaan yang bagus, akan memiliki perencanaan yang akan tepat sasaran kalau perencanaan itu didasarkan pada data yang valid dan akurat dan data yang kita miliki data yang benar,” jelasnya.

Ia menegaskan, Desa mempunyai peluang dan potensi untuk mendata secara benar. Karena levelnya tidak luas dan lingkupnya relatif kecil sehingga cukup mudah untuk dilakukan pendataan.

Menurutnya, ketika desa melakukan pendataan yang dilakukan oleh warga desa itu sendiri dan di bawah komando kepala desa, Ia meyakini 99% data tersebut pasti benar.

“Kenapa? karena yang mendata oleh kita Sendiri. Itulah makanya SDGs Desa ini adalah arah pembangunan desa dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegasnya.

“Nah supaya untuk desanya Ini benar, maka dibutuhkan data. Siapa yang harus mendata? kita sendiri warga desa. Untuk apa kita mendata? untuk kepentingan pembangunan desa kita sendiri. Sehingga dengan data-data yang dimiliki nanti adalah dari desa oleh desa untuk desa,” sambungnya.

Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, Kemendes PDTT akan memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan desa dalam melakukan pendataan.

“Jadi enggak usah fotokopi, enggak usah bikin instrumen dan lainnya. Cukup pakai aplikasi. Saya yakin seluruh desa di NTB insya Allah sudah ada jaringan internetnya, kecuali yang belum,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, itulah tugas utama desa-desa di bulan Februari-Maret. Ia berharap, NTB bisa jadi provinsi percontohan terkait dengan ketepatan dan kecepatan di dalam melakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.

“Aplikasinya akan segera dikirim, kemudian tutorial-tutorial pakai video juga sudah disiapkan karena tidak sulit maka nanti tinggal belajar melalui video yang dikirim sambil diisi sambil berjalan nanti ada pendampingan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Selain itu, ia juga memerintahkan para pendamping desa untuk ikut terlibat dan juga mendalami aplikasi yang sudah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kepala desa di dalam pelaksanaan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

The post Para Kades Diminta Kades Bentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data Desa Berbasis SDGs Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

“Saya titip kepada gubernur, kepada bupati/wali kota, agar jalan tol ini disambungkan pada sentra-sentra ekonomi, sentra-sentra pariwisata, kawasan industri, sentra pertanian, sentra-sentra perkebunan. Berikan akses penghubung ke sana, manfaat ekonominya akan bisa maksimal,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Ruas Kayu Agung-Palembang, Selasa (26/01/2021), di Gerbang Tol Kramasan, Ogan ilir, Sumatra Selatan (Sumsel).

Presiden Jokowi menilai, di sepanjang koridor jalan tol terdapat potensi pengembangan wilayah menjadi kawasan yang produktif di berbagai sektor.

“Jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antarwilayah antardaerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatra khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, juga menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif,” ujarnya.

Keberadaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut, imbuh Presiden, dapat mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

“Ini adalah untuk pemerataan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan, lapangan kerja di daerah yang sebanyak-banyaknya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk terus gencar mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Juga menjadikan keberadaan infrastruktur yang telah dibangun sebagai sebuah keunggulan serta meningkatkan daya saing.

Ruas tol Kayu Agung-Palembang yang diresmikan Presiden memiliki panjang 42,5 kilometer dari 111,69 kilometer panjang keseluruhan Jalan Tol Kapalbetung (Kayu Agung-Palembang-Betung).

Keberadaan jalan tol yang terhubung dengan dengan jalan tol Trans Sumatrra lainnya, yaitu Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung mampu memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung ke Palembang, Sumsel dengan jarak 373 kilometer secara signifikan, dari 12 jam menjadi hanya sekitar 3-3,5 jam.

“Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75 persen. Efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan daya saing yang besar bagi Palembang dan Lampung,” kata Presiden.

Selain itu, peresmian ruas tol ini juga semakin menambah daftar panjang ruas tol bagian dari trans-Sumatra yang telah beroperasi. Adapun keseluruhan panjang Jalan Tol Trans Sumatra mencapai 2.992 kilometer, dengan 657 kilometer ruas jalan tol telah dapat digunakan.

Sementara, 608 kilometer dalam tahap konstruksi, 430 kilometer memasuki persiapan konstruksi, dan direncanakan pembangunan untuk 1.297 kilometer lainnya akan segera menyusul.

Dalam kunjungan kerja hari ini, Kepala Negara berkesempatan untuk meninjau ruas tol tersebut yang dimulai dari gerbang tol Kramasan hingga Jakabaring sepanjang sembilan kilometer dan Jembatan Ogan yang menjadi ciri khas dari ruas tol tersebut.

Hadir dalam acara peresmian di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru.

The post Jokowi Minta Pemda Sambungkan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dengan Sentra Ekonomi appeared first on Terasdesa.co.id.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pembangunan embung atau dam parit untuk mengantisipasi kemungkinan adanya El-Nino atau musim kering. Pembangunan itu diharapkan bisa menampung air hujan dan mengairi sawah, sehingga mampu meminimalisir kerugian petani.

“Program pembangunan embung itu merupakan program strategis untuk penampungan air hujan atau sumber sumber mata air di tempat lain. Luas lahan minimal 25 Ha (tanaman pangan), 20 Ha (hortikultura, perkebunan, dan peternakan),” ujar Mentan SYL, Selasa (19/1).

Menurut Mentan SYL, pembuatan dam parit untuk meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan pertanian yang lebih baik. Proyek konservasi lahan juga diharapkan menyelamatkan lahan kritis dengan menanamkan tanaman konservasi produktif.

“Masyarakat dan para petani diharapkan bisa menjaga dan merawat apa yang telah dibangun oleh pemerintah,” pintanya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, program dan bantuan dam parit yang dijalankan Kementan bertujuan untuk meningkatkan luas areal tanam dan peningkatan angka produksi pertanian. Pasalnya, air irigasi merupakan faktor utama berhasil dan tidaknya usaha pertanian dan kunci meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas dan perluasan areal tanam baru sehingga produksi pangan terus meningkat.

“Dengan adanya dam parit air sungai dapat ditahan dan ditampung untuk selanjutnya dapat dialirkan ke lahan pertanian. Untuk itu yang menjadi skala prioritas alokasi kegiatan embung pertanian adalah pada lokasi yang rawan terdampak bencana kekeringan akibat anomali iklim,” beber Sarwo Edhy.

Bupati Toli Toli, Saleh Bantilan sangat mengapresiasi bantuan pusat ini. Menurutnya, dengan adanya dam parit, selama ini pertanaman menjadi sangat mudah mendapatkan air.

“Dengan adanya bantuan tersebut tentu kami berharap IP ditingkatkan, agar di masa pandemic ini pertanaman dan panen jalan terus,” ujar Bupati Saleh.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Tunas Harapan Gayus Balawera mengungkapkan, program Kementan dalam meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas dan bertambahnya luas tanam melalui bantuan dam parit sangat memberikan solusi nyata bagi petani di Kabupaten Toli Toli khususnya petani di Poktan Tunas Harapan. Pembangunan dam parit telah mengatasi kekurangan air di lahan pertanian yang selama ini merupakan masalah klasik yang dihadapi petani pada musim kemarau.

“Para petani melalui ketua kelompok dan penyuluh pertanian menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Dirjen PSP Sarwo Edhy yang sudah mengalokasikan bantuan pembangunan dam parit. Dulu untuk peroleh air irigasi cukup susah dan produksi padi tidak banyak, tapi kini lahan terairi bertambah luas dan produksi naik,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam mempercepat pembangunan dam parit bantuan Kementan tersebut, para petani sangat antusias melakukan swadaya tenaga sehingga dam parit dengan cepat selesai dibangun. Alhasil, luas lahan yang terairi bertambah luas dan produksi padi pun meningkat karena tanaman mendapatkan asupan air irigasi yang cukup bahkan melimpah.

“Sebelum adanya pembangunan dam parit produktivitas padi hanya mencapai 4,7 ton per hektar, tapi sekarang bisa mencapai 5,7 ton. Luas lahan yang terairi sekarang bisa mengairi hingga 125 hektar,” jelasnya.

Tempo.co

The post Dam Parit Dongkrak Produksi Padi di Toli Toli appeared first on Terasdesa.co.id.

‎”Pelaksanaannya ‎Pilkades rencananya di tanggal 9 November mendatang,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Lampung Utara, R. Habibie, Selasa (19/1/2021).

‎Kendati demikian, jadwal itu masih sebatas rencana dan belum menjadi keputusan akhir. Kepastian jadwal masih menunggu arahan dari Bupati Lampung Utara. Pihaknya hanya mempersiapkan dasar hukum pelaksanaan Pilkades.

Saat ini, rancangan peraturan bupati yang mengatur tentang Pilkades sedang dibuat. Setelah rampung akan segera dikonsultasikan dengan Asisten I Sekretaris Kabupaten Lampung Utara. Kemudian, akan segera disampaikan ke Bagian Hukum untuk disahkan menjadi dasar hukum.

“Targetnya, draft itu sudah disahkan di bulan Januari ini,” jelasnya.

Jika jadwal rencana pelaksanaan itu ‎disetujui makan secara otomatis seluruh tahapan akan dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya. Perkiraannya tahapan seperti pendaftaran calon, penjaringan calon dan pembentukan panitia pemilihan dilakukan pada pertengahan tahun ini.

“‎Seluruh tahapan akan dimulai pada bulan Juni mendatang,” tutur dia.

Dalam Pilkades kali ini, jumlah desa yang akan menggelar Pilkades semakin banyak. Tercatat ada sekitar 143 yang akan melaksanakan Pilkades. Penambahan ini dikarenakan banyaknya kepala desa yang habis masa jabatannya di tahun 2021 ini.

“Penambahannya sekitar 100 desa jika dibandingkan dengan jumlah desa peserta Pilkades yang tertunda pada tahun lalu,” ‎terangnya.

The post Sempat Tertunda, Ini Jadwal Pelaksanaan Pilkades Lampung Utara appeared first on Terasdesa.co.id.

“Prioritas pembangunan desa 2021 ada empat bidang.Pertama Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, meliputi Pendampingan Desa, Desa Wisata di Destinasi Wisata Super Prioritas, Desa Wisata Prioritas Kementerian, Konvergensi Pencegahan Stunting, Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Digital,” kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (18/02/2021).

Kemudian Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa, Pengendalian Dana Desa, Pelatihan Masyarakat, Peningkatan Jalan dan Pasar Kawasan Perdesaan, Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur, Sarana dan Prasarana Panen di Rawan Pangan Daerah Tertinggal, dan Pengembangan Wisata di Daerah Tertinggal.

“Kedua, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, outputnya yaitu Pengembangan BUMDes untuk Produk Unggulan Desa, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, Usaha Ekonomi Desa Terintegrasi BUMDes, dan Pengembangan BUMDes Bersama,” katanya.

Ketiga, Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam hal tersebut terdapat lima output prioritas yang ditarget. Yakni Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Daerah Tertinggal, Penyusunan RAN PPDT 2021 dan 2023, Sarana Air Bersih di Daerah Perbatasan, Sarana Air Bersih di Pulau Kecil Terluar.

Keempa, Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Gus Menteri merinci outputnya diantaranya, Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pembukaan Lahan Transmigrasi, Rumah Transmigrasi, Jalan Permukiman Transmigrasi, Fasilitasi Sertifikasi HPL Transmigrasi.

“Selanjutnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Layanan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi dan Pemenuhan Jaminan Hidup Transmigrasi,”katanya.

Semua anggota Komisi V menyepakati semua yang menjadi program prioritas Kemendes PDTT 2021. Peserta rapat juga memberikan apresiasi atas realisasi tahun anggaran 2020 yang mencapai 95,57 persen untuk realisasi keuangan dan 97,36 persen untuk realisasi fisik.

The post Di DPR, Mendes PDTT Menteri Paparkan Program Prioritas Pembangunan Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Dengan begitu, total korban longsor di Sumedang yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 29 orang dan 11 orang masih dinyatakan hilang.

Data di Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada  Minggu (17 Januari 2020) pukul 12.53 WIB juga menunjukkan ada 22 orang mengalami luka ringan dan tiga orang luka berat.

Pencarian korban terkendala dengan cuaca hujan dan perlu diwaspadai longsor susulan, karena seperti yang diinformasikan Badan Geologi, masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor, sehinggga tim gabungan perlu menjaga keselamatan saat melakukan evakuasi.

Sampai Minggu siang  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang bersama instansi terkait masih melakukan pencarian terhadap 11 orang yang belum ditemukan.

Tim gabungan menggunakan empat alat berat dalam proses evakuasi korban selama beberapa hari ke depan.

Data sementara sebanyak 1.020 jiwa mengungsi terbagi di pos pengungsian Lapangan Taman Burung dan rumah kerabat yang aman dari potensi longsor.

Bupati Sumedang telah menetapkan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor selama 21 hari yang berlaku mulai tanggal 9 sampai 29 Januari 2021.

Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Sumedang terus melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara visual melalui perangkat radio komunikasi, internet serta handpohone. Disamping itu, BMKG juga telah melakukan pemasangan Early Warning System (EWS) longsor.

Longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini telah terjadi pada Sabtu (9/1/2021). Longsor terjadi dua kali. Pertama pukul 16.00 WIB dan longsor susulan terjadi pada pukul 19.00 WIB.

The post Longsor di Sumedang: 29 Meninggal, 11 Orang Hilang appeared first on Terasdesa.co.id.

Menurutnya, implementasi tujuan-tujuan SDGs Desa akan berdampak signifikan pada pencapaian pembangunan bidang desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

“Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa. Hanya itulah, jalan mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa, mempercepat pencapaian Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB,” ujarnya pada Rapat Pimpinan Paripurna dengan eselon 1 dan 2 di Operational Room, Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Mendes mengatakan, dalam pembangunan desa dan perdesaan, SDGs Desa dapat dioperasionalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti peningkatan infrastruktur desa, pengembangan desa wisata, utamanya yang berada pada destinasi wisata prioritas nasional seperti desa adat, desa inklusi, desa ramah perempuan dan peduli anak, dan desa sehat dan sejahtera.

“Hal penting lainnya, kita harus hadir memberikan pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, membuka jalan kerjasama dan kemitraan masyarakat desa, serta dapat memastikan penggunaan dana desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa,” ujarnya.

Ia mengatakan, paradigma SDGs Desa turut mengubah sudut pandang kawasan yang selama ini diputuskan secara top down menjadi kerja antar desa yang bersifat bottom up.

Menurutnya, wujud kerjasama antar desa dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti untuk meningkatkan skala ekonomi, skala wilayah pembangunan, skala keamanan, dan sebagainya.

“Karena itu, perdesaan tidak lagi dibatasi zona administrastif yang berimpitan atau berdekatan. Melainkan basis kerjasama tersebut sesuai potensi masing-masing desa yang bisa jadi berjauhan dalam satu kabupaten, atau lintas kabupaten dalam provinsi, bahkan desa-desa lintas provinsi,” terangnya.

SDGs Desa sendiri memiliki 18 tujuan, diantaranya, terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, dan Desa Tanpa Kesenjangan.

Selanjutnya, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

The post Kemendes Fokuskan Anggaran 2021 untuk Percepat Pencapaian SDGs Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan sepanjang 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan Rp71,1 triliun dana desa atau  99,95 persen.

Menurutnya, penyaluran hampir 100 persen itu terwujud karena dari reformasi Januari 2020 dana desa langsung disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.

Persentase tahapan penyaluran juga dibalik agar lebih cepat digunakan. Bahkan, pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya 2 tahap, yaitu 60%:40%. Bahkan pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya 2 tahap, yaitu 60%:40%.

“Penyerapan terbesar itu tahun 2020 sejak tahun 2015. Penyerapannya mencapai 99,95 persen, mungkin hampir mencapai 100 persen,” kata Gus Menteri.

Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03% antara Maret 2019-2020. Maka, reformasi penyaluran dana desa ini berlanjut pada 2021.

Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa. APBDes untuk bencana dan kegiatan tak terduga semula tidak lebih dari 10%, kini mencuat menjadi 37%.

Strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diakui dunia sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran: memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi, bahkan sebanyak 2,5 juta di antaranya ialah perempuan kepala keluarga (PEKKA), juga 92% bantuan diterima keluarga petani kecil, nelayan kecil, buruh tani, dan buruh nelayan.

Peningkatan efektivitas BLT Dana Desa itu diikuti efisiensi biaya, lantaran pendataan 8 juta keluarga dilakukan secara sukarela oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Sehingga pendataan mikro pada level Rukun Tetangga dan keluarga dilanjutkan pada 2021.

“Program Desa Tanggap Covid-19 dan BLT Dana Desa sukses menjaga gerak pandemi Covid-19 di desa tetap rendah. Hingga November 2020 sebanyak 1,4 juta warga desa terjaga tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Maka BLT Dana Desa tetap dilanjutkan pada 2021,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Disrupsi pandemi menguatkan peran pekerjaan tidak tetap, di mana di desa berupa Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara nasional, 97% PHK diserap melalui program-program pekerjaan tidak tetap. Di desa, APBDes 2020 untuk infrastruktur telah turun dari 68% pada 2019 menjadi 35%, di mana sebanyak 23% dilaksanakan dengan pola PKTD, dan non PKTD 12%.

Sepanjang Januari 2021 PKTD akan meningkat menjadi 55% dari dana desa. PKTD berhasil menahan laju pengangguran terbuka di desa 0,79%, padahal di kota melonjak 69%. Maka seluruh penggunaan dana desa 2021 dijalankan melalui PKTD, di mana 55% anggaran harus untuk upah tenaga kerja.

Gus Menteri juga menjelaskan soal komposisi pemanfaat dari lapisan bawah desa yaitu penerima BLT Dana Desa 8.045.861 keluarga atau 39.263.802 jiwa, Orang Dalam Pengawasan (ODP) di ruang isolasi desa sebanyak 191.610 jiwa, dan Padat Karya Tunai Desa sebanyak 3.298.041 jiwa

“Total pemanfaat langsung dana desa 2020 per 29 Desember 2020 sebanyak 42.753.453 jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Program BLT Dana Desa ini ternyata sudah mendapat pengakuan dari dunia, pasalnya menurut Adjunct Professor Georgetown University Scott Guggenheim mengatakan, saat ini banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa dan Indonesia tidak menyadari bahwa Indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini.

Dikatakan Scott hanya di Indonesia 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan bisa mendapatkan bantuan tunai.

Sedang imbas hadrinya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 membuat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa. Kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum diperoleh dan berlaku sejak Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan.

Kedudukan badan hukum Unit Usaha BUM Desa terpisah dari BUM Desa dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari pemerintah Desa.

Olehnya, Kemendes PDTT pun menggenjot soal Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pijakan hukum. Saat RPP Bumdes sudah ditayangkan di situs turunan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Konsultasi publik telah dilakukan dari Aceh sampai Papua.

“Harmonisasi antar kementerian dan lembaga sedang dilaksanakan,” kata Gus Menteri.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim kembali mengingatkan, penggunaan dan desa tidak boleh dipihak ketigakan. Bahkan, ke depan sistem pengawasan bakal semakin diperketat.

“Kita terus kawal. Bahkan ke depan akan kita kawal agar dana desa ini bagaimana bisa lebih efektif lagi,” tuntasnya.

The post Hingga Desember 2020, 99,95 Persen Dana Desa Sudah Disalurkan appeared first on Terasdesa.co.id.