Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, melaporkan, kegiatan ini diharapkan untuk tercipta sinergisme pusat-daerah dan pihak mitra agar percepatan pembangunan di NTT dapat terwujud.

Produk unggulan di Kabupaten Alor dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kerjasama antara Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi (PEI) dan PPKTrans dengan BUMD di Provinsi NTT terkait budidaya tanamana biomassa untuk pengembangan energi listrik biomassa di Kawasan Transmigrasi Ponu Kab.Timor Tengah Utara dengan jenis tanaman gamal, kaliandra dan bambu,” kata Taufik.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, daerah kritis yang berada di wilayah NTT bisa dimanfaatkan untuk biomassa. Adanya pergeseran dari minyak ke energi terbarukan mesti dimanfaatkan.

“Bambu masa depan dunia. Tanaman bambu sesuai untuk dikembangkan, sifatnya berkelanjutan. Bambu menyimpan air bersifat menyelamatkan lahan kritis,” kata Viktor.

Viktor menyampaikan bahwa Desa adalah wajah negara. Jika desa sejahtera maka Republik juga sejahtera. Adanya keragaman budaya yang tinggi di NTT yang juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata.

Energi hal yang terpenting, tanpa energi tidak akan bisa hidup. Permasalahan energi terjadi di NTT sehingga Viktor bersyukur adanya PKB untuk pemanfaatan energi terbarukan ini.

Tururt hadir juga Wakil Bupati Alor yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama dengan PT Mega Inovasi Organik (MIO).

PKB antara Dirjen PEI dan PPKTrans dengan Direktur PT Flobamor. Lokus di Kawasan Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Diikuti dengan penyerahan cinderamata kepada Menteri Desa PDTT, Sekjen, Dirjen PEI, dan Dirjen PPKT.

Perjanjian Kerja Bersama Budidaya Tanaman Biomassa dalam rangka Pengembangan Energi Listrik Tenaga Biomassa di Kawasan Transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT dengan ruang lingkup yang meliputi:

1. Penyiapan data dan informasi kegiatan budidaya tanaman biomassa;
2. Sosialisasi kegiatan budidaya tanaman biomassa;
3. Koordinasi pemanfaatan lahan kritis di Kawasan Transmigrasi Ponu, Kab TTU Prov NTT
4. Bimbingan teknis budidaya tanaman biomassa di Kawasan transmigrasi,
5. Pendampingan Kerjasama kemitraan budidaya tanaman gamal, kaliandra, dan bambu pada tahap awal atau tanaman biomass lain yang disepakati.

PKB PT Flobamor dengan PT CPI disaksikan bersama. Bidang Usaha PT Flobamor sebagai salah satu BUMD di Provinsi NNT meliputi peternakan, perikanan, jagung, potensi peluang usaha lain penunjang ekonomi kerakyatan dengan bisnis utama jasa transportasi.

PT Flobamor nantinya mempunyai tugas untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahaan serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKB ini merupakan upaya kolaborasi untuk kemajuan NTT. Kunci pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu updating data lahan perkebunan dengan berbasis data SDGs desa.

“Data sifat mikro langsung berasal dari data desa untuk mengatasi permasalahan riel di lapangan, tidak hanya dari pusat (Jakarta) saja,” kata Halim Iskandar.

PKB itu penting, namun juga harus ditindaklanjuti dengan menyentuh dan mengatasi permasalahan riel yang ada di lapangan.

“Target SDGs desa antara lain Desa tanpa kemiskinan,tanpa kelaparan, desa berkualitas, sanitasi bersih, kelembagaan dan budaya desa,” kata Gus Halim, sapaan akrabnya.

Gus Halim mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh keluar dari akar budaya lokal yang tetap harus diperhatikan.

The post Gandeng BUMD NTT, Ditjen PPKTrans Kembangkan Biomassa di Kawasan Transmigrasi appeared first on Terasdesa.co.id.

Sosialisasi sesi III ini dihadiri oleh internal Kemendes, PDTT, perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa di wilayah Barat yang terdiri dari Jawa dan Sumatera.

Mendes menjelaskan, dana desa merupakan keniscayaan yang harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan harapan warga. Oleh karena itu, katanya, prioritas penggunaannya selalu diperbaharui setiap tahun karena menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat itu.

“Dana Desa adalah APBN yang pengelolaannya didelegasikan pada pemerintah desa karenanya pemanfaatan dana desa harus mendukung pencapaian kebijakan dan program prioritas nasional. Oleh karena itu prioritas dana desa harus ditingkatkan,” katanya.

Dalam mendukung hal tersebut, salah satunya dapat dilaksanakan melalui pendataan SDGs Desa dengan indikator-indikator yang menyesuaikan dengan kondisi desa-desa di seluruh Indonesia.

Mendes menekankan bahwa SDGs Desa memiliki makna yang sangat dalam berkaitan dengan pembangunan nasional karena pendataan dimulai dari lingkup terkecil di desa.

“Penting dicatat bahwa peng-Indonesia-an dan pelokalan dalam SDGs Desa bukan sekedar penerjemahan bahasa dan pergeseran lokus dari atas ke bawah dari provinsi ke desa. Namun benar-benar diletakkan pada budaya desa desa di Indonesia,” papar Mendes.

“SDGs Desa bukan konsep dan mimpi yang mustahil dicapai. SDGs Desa adalah konsep pembangunan yang sangat praktis. SDGs Desa memudahkan desa dalam pengumpulan data,” pungkasnya.

The post Mendes PDTT Tekankan SDGs Desa untuk Dukung Program Prioritas Nasional appeared first on Terasdesa.co.id.

Hari kedua digelar diskusi Terkait Dukungan Kemitraan terhadap Pemenuhan Hak Dasar Manusia secara Adil dan Setara untuk Meningkatkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Desa sesuai SDGs Desa tujuan ke 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 17.

Para mitra yang berikan pernyataan seperti Grace Palayukan sebagai perwakilan KOMPAK, Dinnia Joedadibrata yang merupakan Country Director SurfAid, Widya Handarani selaku Advisor Program Yayasan Afiat Nusantara, dan Misiyah selaku Direktur Kapal Perempuan.

Para narasumber dari lembaga-lembaga dalam dan luar negeri tersebut menyampaikan apresiasi atas ide Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang telah cetuskan SDGs Desa untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kita mengapresiasi Kemendes mengeluarkan kebijakan bagaimana pembangunan fokus pada isu-isu yang sangat material apalagi SDGs Desa. Kami langsung fit in. Kami secara program didesain bagaimana memfasilitasi isu-isu terkait layanan dasar jadi SDGs Desa bisa langsung nyambung dengan kami,” papar Grace Palayukan.

Masing-masing mitra Kemendes dalam mendukung pencapaian SDGs Desa memiliki fokus yang saling berkaitan. Mulai dari desa tanpa kemiskinan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, dan tujuan-tujuan SDGs Desa lainnya.

Widya Handarani, Advisor Program Yayasan Afiat Nusantara menjelaskan program fokusnya pada 1.000 hari pertama kehidupan. Bersama Kemendesa, Afiat Nusantara telah mampu mengurangi angka kasus ibu meninggal karena melahirkan.

“Kita sudah kerjasama dengan Kemendesa tahun 2019 di Kupang. Kita berhasil menurunkan ibu meninggal karena melahirkan sebesar 71% dan kasus anak meninggal turun 25,7%,” ujarnya.

Paparan-paparan yang diberikan narasumber direspon secara aktif oleh peserta baik secara daring maupun luring.

Selain pertanyaan berkaitan dengan dukungan para mitra untuk mendukung pembangunan di desa melalui SDGs Desa, peserta juga mengapresiasi dilaksanakannya forum kemitraan ini.

The post Mitra Kemendes Apresiasi Ide SDGs Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Hal tersebut disampaikan oleh Pendamping Desa yang bertugas di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pasalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mesuji, Syamsudin sangat antusias untuk segera memanfaatkan data yang berbasis SDGs Desa.

“Terbukti besok kami diajak rapat dalam rangka cepat mendapatkan data pendidikan di Mesuji, kami akan segera menindaklanjuti ini,” kata Pendamping Desa Kabupaten Mesuji, Eko Suprasetio saat ikut Halal Bihalal Virtual Gus Menteri dengan Pendamping Desa, belum lama ini.

Eko melanjutkan, saat ini pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa di 105 desa yang berada di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung sudah rampung. Dan data tersebut akan dijadikan acuan utama atas semua program pembangunan di kabupaten tersebut

Mendengar kabar tersebut, Gus Menteri akan segera memberikan penghargaan kepada Desa yang lebih cepat merampungkan pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa.

“Bagi yang sudah selesai pertanggal 31 Mei nanti tolong dilaporkan karena akan segera kita kita berikan penghargaan untuk desa yang utama di dalam menyelesaikan pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa untuk memotivasi,” kata Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri meminta kepada para Pendamping Desa agar mempercepat pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa, semua desa yang cepat menyelesaikan akan diberikan penghargaan langsung dari Gus Menteri.

“Kalau tidak bisa Mei kejar Juni supaya apresiasinya tidak terlalu jelek, tapi tetap kita apresiasi, sampai Juli pun kita tetep apresiasi tapi greatnya beda, nanti ada kategorinya,” pungkasnya.

The post Pemkab Mesuji Sambut Baik Pemutakhira Data Berbasis SDGs Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Menurutnya, salah satu upaya terbesar yang dilakukan Indonesia dalam mencapai SDGs 2030 adalah menerapkan program SDGs Desa.

“Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Indonesia telah meluncurkan SDGs Desa dalam upaya melokalkan SDGs 2030 ke tingkat desa,” ujarnya di Jakarta.

Dalam forum yang digelar secara virtual ini Taufik mengatakan, program SDGs Desa dilakukan untuk menyederhanakan tujuan, melokalisasi pelaksanaan di desa dan menyesuaikan ketentuan tujuan SDGs agar lebih konkret, sederhana dan layak.

Penyederhanaan tujuan SDGs Desa tersebut seperti halnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa yang sehat dan sejahtera, pendidikan desa yang berkualitas, partisipasi perempuan desa, dan sebagainya.

“Satu hal yang patut dicatat adalah tujuan ke-18 dari SDGs Desa: “Kelembagaan Desa yang Dinamis dan Budaya Desa yang Adaptif”, berupaya melestarikan sejarah, budaya, dan kelembagaan asli desa-desa di Indonesia. Begitulah cara grand narrative pembangunan disampaikan ke dalam konteks sekecil desa,” terangnya.

Di sisi lain, Taufik Madjid mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen Myanmar dalam memimpin SOMRDPE selama tahun 2020 yang penuh gejolak.

Ia berharap, SOMRDPE dapat mempercepat kerja sama dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

“ASEAN harus lebih meningkatkan kerja sama serta pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam konteks era pasca COVID-19,” ujarnya.

The post Hadiri SOMRDPE, Kemendes PDTT Bagikan Program Terbaik SDGs Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Mendes PDTT meminta kepala desa di seluruh Indonesia agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kata Mendes, para kepala desa  dapat merujuk pada SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan dana desa dimana didalamnya terdapat point-point yang peduli lingkungan.

“SDGs Desa bisa dijadikan rujukan bagi para kepala desa. Saat ini pihaknya akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para kepala desa berkaitan dengan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kebakaran. Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan,” kata Mendes usaimenghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual dari kantor Kemendes PDTT pada Senin (22/2/2021).

Dalam rakor yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini, Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri didamping Wakil Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi dan para pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemendes PDTT.

Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin guna mengatasi permasalahan Karhutla yang puncaknya potensi Karhutla dipredikasi terjadi pada bulan Agustus dan September.

“Pada Februari Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla, Pada Mei-Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi karhutla. Puncaknya di Bulan Agustus-September. Nah kita ini harus betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menekan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla yakni prioritaskan upaya pencegahan dan jangan terlambat.

“Manajeman lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini,” kata Presiden.

Kemudian harus melakukan infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Lalu, mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang.

“Karena 99 persen karhutla itu ulah manusia. baik sengaja maupun tidak di sengaja karena kelalaian. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak membakar,” kata Presiden.

Upaya berikutnya harus melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dengan misalnya membuat banyak embung, kanal, sumur bor sehingga lahan gambut tetap basah.

“Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. dan terakhir adalah Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,” kata Presiden Jokowi.

The post Mendes PDTT Siap Kerahkan Para Kepala Desa untuk Atasi Karhutla appeared first on Terasdesa.co.id.

Pemutakhiran data yang dimaksud adalah data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang bersangkutan.

“Nanti akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis), segera akan turun,” kata Mendes PDTT saat melakukan sapa desa dengan kepala desa Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Metode yang digunakan dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa itu, kata Mendes, sama seperti halnya saat mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Tim relawan akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW. Jika sebelumnya dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID-19, sekarang dilakukan oleh relawan desa pemutakhiran data desa.

Mendes mengatakan, operasionalisasi kegiatan ini bisa didanai melalui Dana Desa sebagaimana sebelumnya ketika melakukan pendataan BLT Dana Desa .

“ini sangat-sangat penting untuk kepentingan desa itu sendiri. Karena Bapak Ibu Kepala Desa, kalau kita, siapa pun dia sebagai pemimpin akan memiliki perencanaan yang bagus, akan memiliki perencanaan yang akan tepat sasaran kalau perencanaan itu didasarkan pada data yang valid dan akurat dan data yang kita miliki data yang benar,” jelasnya.

Ia menegaskan, Desa mempunyai peluang dan potensi untuk mendata secara benar. Karena levelnya tidak luas dan lingkupnya relatif kecil sehingga cukup mudah untuk dilakukan pendataan.

Menurutnya, ketika desa melakukan pendataan yang dilakukan oleh warga desa itu sendiri dan di bawah komando kepala desa, Ia meyakini 99% data tersebut pasti benar.

“Kenapa? karena yang mendata oleh kita Sendiri. Itulah makanya SDGs Desa ini adalah arah pembangunan desa dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegasnya.

“Nah supaya untuk desanya Ini benar, maka dibutuhkan data. Siapa yang harus mendata? kita sendiri warga desa. Untuk apa kita mendata? untuk kepentingan pembangunan desa kita sendiri. Sehingga dengan data-data yang dimiliki nanti adalah dari desa oleh desa untuk desa,” sambungnya.

Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, Kemendes PDTT akan memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan desa dalam melakukan pendataan.

“Jadi enggak usah fotokopi, enggak usah bikin instrumen dan lainnya. Cukup pakai aplikasi. Saya yakin seluruh desa di NTB insya Allah sudah ada jaringan internetnya, kecuali yang belum,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, itulah tugas utama desa-desa di bulan Februari-Maret. Ia berharap, NTB bisa jadi provinsi percontohan terkait dengan ketepatan dan kecepatan di dalam melakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.

“Aplikasinya akan segera dikirim, kemudian tutorial-tutorial pakai video juga sudah disiapkan karena tidak sulit maka nanti tinggal belajar melalui video yang dikirim sambil diisi sambil berjalan nanti ada pendampingan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Selain itu, ia juga memerintahkan para pendamping desa untuk ikut terlibat dan juga mendalami aplikasi yang sudah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kepala desa di dalam pelaksanaan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

The post Para Kades Diminta Kades Bentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data Desa Berbasis SDGs Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

“SDGs desa bisa menjadi salah satu konsep yang merubah paradgima pembangunan, dari yang bersifat abstrak menjadi konkrit, dari yang bersifat konseptual menjadi terukur dan dari yang bersifat makro menjadi mikro. Dalam SDGs desa ini, seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat, no one left behind,” kata Mendes PDTT ketika menjadi pembicara kunci pada diskusi publik bincang – bincang Wisma Hijau – Bina Swadaya secara virtual dari kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Mendes mengatakanm SDGs desa menjadi alat ukur  dalam memanfaatkan penggunaan dana desa agar tercapai pembangunan yang diharapkan oleh desa tersebut.

Secara global maupun nasional terdapat 17 tujuan pencapaian dari SDGs. Namun, Kemendes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdapat 18 tujuan yang akan dicapai dari SDGs desa tersebut.

Adapun 18 tujuan pencapaian dari SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

Dasar pemikiran munculnya SDGs ke-18 adalah menghargai keberadaan bangsa indonesia yang sangat beragam, budaya, bahasa, adat istiadat, dll. Selain itu juga adalah menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang.

“Itulah konsep SDGs desa untuk 74.961 desa. Diperlukan keseriusan, fokus, datanya mikro, permasalahannya detil diketahui, kemudian lakukan penyelesaian, diselesaikan oleh desa itu sendiri, dibantu oleh kabupaten, oleh provinsi, oleh pemerintah pusat, saya yakin akan terjadi percepatan penanganan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan didesa. dan itu akan menjadi keberhasilan pembangunan nasional,” katanya.

The post Mendes PDTT Yakin SDGs Desa Bisa Percepat Pembangunan di Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Dalam arahannya, Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyampaikan agar dana desa bisa dirasakan oleh seluruh warga. Oleh karena itu, pihaknya telah menentukan arah kebijakan pembangunan desa ke depan dengan berbasis SDGs Desa.

“Inilah yang kemudian harus menjadi rujukan kita membangun desa itu bagaimana, ya pakailah referensi SDGs Desa. SDGs Desa itu memberikan dua arah, pertama arah pembangunan kewargaan yang kedua arah pembangunan kewilayahan. Karena, dua arah ini yang harus dibangun,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pembangunan berbasis SDGs Desa akan memberikan arah dalam hal pendataan. Dengan SDGs Desa, mengharuskan desa-desa melakukan pendataan secara mikro, tidak lagi makro.

Menurutnya, dengan data-data mikro akan bisa menunjukkan kondisi rill di desa-desa seluruh Indonesia.

“Desa akan terdongkrak ekonominya, buktinya ini, ini, ini dan seterusnya. Itulah makanya, hari ini kita berharap kepada seluruh desa tentu nanti paling akhir Januari akan segera kita keluarkan instruksinya agar desa-desa melakukan pemutakhiran data dengan basis SDGs Desa,” tegasnya.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta agar dana desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, utamanya dalam menyiapkan generasi ke depan.

“Karena pada intinya Pak Presiden (Joko Widodo) selalu menekankan kepada saya, dana desa hanya boleh digunakan dua hal. Pertama untuk pertumbuhan ekonomi dan yang kedua untuk peningkatan sumber daya manusia,” jelasnya.

“Ini sekaligus menjawab berbagai pertanyaan, kalau banyak orang tanya Pak Menteri dana desa itu bisa dipakai apa sih? Jawabannya sederhana, Pak kades tidak usah panjang-panjang jawabnya, dana desa itu bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang, sudah cukup,” sambungnya.

Dengan demikian, tambahnya, kegiatan apa pun yang berhubungan dengan upaya peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia boleh menggunakan dana desa.

“Jadi sederhana saja, dipakai apa saja boleh kecuali yang dilarang. Kenapa? Karena yang dilarang lebih sedikit daripada yang boleh. Tidak usah menceritakan yang boleh, karena akan terlalu panjang, menceritakan yang dilarang saja,” ungkapnya.

Dengan begitu, Ia harap kehadiran dana desa bisa dirasakan oleh warga masyarakat desa. Bukan hanya dirasakan oleh sebagian besar, tapi dirasakan oleh semua warga desa.

Sebagai informasi, pertemuan ini juga dihadiri oleh Bupati Sigi, Mohamad Irwan, Kepala Desa se-Kabupaten Sigi, serta pendamping desa. Pertemuan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

The post Sinergikan SDGs Desa, Gus Menteri Minta Desa-Desa Lakukan Pendataan Secara Mikro appeared first on Terasdesa.co.id.

Menurutnya, implementasi tujuan-tujuan SDGs Desa akan berdampak signifikan pada pencapaian pembangunan bidang desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

“Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa. Hanya itulah, jalan mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa, mempercepat pencapaian Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB,” ujarnya pada Rapat Pimpinan Paripurna dengan eselon 1 dan 2 di Operational Room, Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Mendes mengatakan, dalam pembangunan desa dan perdesaan, SDGs Desa dapat dioperasionalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti peningkatan infrastruktur desa, pengembangan desa wisata, utamanya yang berada pada destinasi wisata prioritas nasional seperti desa adat, desa inklusi, desa ramah perempuan dan peduli anak, dan desa sehat dan sejahtera.

“Hal penting lainnya, kita harus hadir memberikan pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, membuka jalan kerjasama dan kemitraan masyarakat desa, serta dapat memastikan penggunaan dana desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa,” ujarnya.

Ia mengatakan, paradigma SDGs Desa turut mengubah sudut pandang kawasan yang selama ini diputuskan secara top down menjadi kerja antar desa yang bersifat bottom up.

Menurutnya, wujud kerjasama antar desa dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti untuk meningkatkan skala ekonomi, skala wilayah pembangunan, skala keamanan, dan sebagainya.

“Karena itu, perdesaan tidak lagi dibatasi zona administrastif yang berimpitan atau berdekatan. Melainkan basis kerjasama tersebut sesuai potensi masing-masing desa yang bisa jadi berjauhan dalam satu kabupaten, atau lintas kabupaten dalam provinsi, bahkan desa-desa lintas provinsi,” terangnya.

SDGs Desa sendiri memiliki 18 tujuan, diantaranya, terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, dan Desa Tanpa Kesenjangan.

Selanjutnya, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

The post Kemendes Fokuskan Anggaran 2021 untuk Percepat Pencapaian SDGs Desa appeared first on Terasdesa.co.id.