Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, melaporkan, kegiatan ini diharapkan untuk tercipta sinergisme pusat-daerah dan pihak mitra agar percepatan pembangunan di NTT dapat terwujud.

Produk unggulan di Kabupaten Alor dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kerjasama antara Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi (PEI) dan PPKTrans dengan BUMD di Provinsi NTT terkait budidaya tanamana biomassa untuk pengembangan energi listrik biomassa di Kawasan Transmigrasi Ponu Kab.Timor Tengah Utara dengan jenis tanaman gamal, kaliandra dan bambu,” kata Taufik.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, daerah kritis yang berada di wilayah NTT bisa dimanfaatkan untuk biomassa. Adanya pergeseran dari minyak ke energi terbarukan mesti dimanfaatkan.

“Bambu masa depan dunia. Tanaman bambu sesuai untuk dikembangkan, sifatnya berkelanjutan. Bambu menyimpan air bersifat menyelamatkan lahan kritis,” kata Viktor.

Viktor menyampaikan bahwa Desa adalah wajah negara. Jika desa sejahtera maka Republik juga sejahtera. Adanya keragaman budaya yang tinggi di NTT yang juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata.

Energi hal yang terpenting, tanpa energi tidak akan bisa hidup. Permasalahan energi terjadi di NTT sehingga Viktor bersyukur adanya PKB untuk pemanfaatan energi terbarukan ini.

Tururt hadir juga Wakil Bupati Alor yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama dengan PT Mega Inovasi Organik (MIO).

PKB antara Dirjen PEI dan PPKTrans dengan Direktur PT Flobamor. Lokus di Kawasan Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Diikuti dengan penyerahan cinderamata kepada Menteri Desa PDTT, Sekjen, Dirjen PEI, dan Dirjen PPKT.

Perjanjian Kerja Bersama Budidaya Tanaman Biomassa dalam rangka Pengembangan Energi Listrik Tenaga Biomassa di Kawasan Transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT dengan ruang lingkup yang meliputi:

1. Penyiapan data dan informasi kegiatan budidaya tanaman biomassa;
2. Sosialisasi kegiatan budidaya tanaman biomassa;
3. Koordinasi pemanfaatan lahan kritis di Kawasan Transmigrasi Ponu, Kab TTU Prov NTT
4. Bimbingan teknis budidaya tanaman biomassa di Kawasan transmigrasi,
5. Pendampingan Kerjasama kemitraan budidaya tanaman gamal, kaliandra, dan bambu pada tahap awal atau tanaman biomass lain yang disepakati.

PKB PT Flobamor dengan PT CPI disaksikan bersama. Bidang Usaha PT Flobamor sebagai salah satu BUMD di Provinsi NNT meliputi peternakan, perikanan, jagung, potensi peluang usaha lain penunjang ekonomi kerakyatan dengan bisnis utama jasa transportasi.

PT Flobamor nantinya mempunyai tugas untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahaan serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKB ini merupakan upaya kolaborasi untuk kemajuan NTT. Kunci pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu updating data lahan perkebunan dengan berbasis data SDGs desa.

“Data sifat mikro langsung berasal dari data desa untuk mengatasi permasalahan riel di lapangan, tidak hanya dari pusat (Jakarta) saja,” kata Halim Iskandar.

PKB itu penting, namun juga harus ditindaklanjuti dengan menyentuh dan mengatasi permasalahan riel yang ada di lapangan.

“Target SDGs desa antara lain Desa tanpa kemiskinan,tanpa kelaparan, desa berkualitas, sanitasi bersih, kelembagaan dan budaya desa,” kata Gus Halim, sapaan akrabnya.

Gus Halim mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh keluar dari akar budaya lokal yang tetap harus diperhatikan.

The post Gandeng BUMD NTT, Ditjen PPKTrans Kembangkan Biomassa di Kawasan Transmigrasi appeared first on Terasdesa.co.id.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk mencapai nol persen itu tidaklah dimudah. Namun, kata dia, dengan tekad kuat dari desa yang ingin mengalami kemajuan dalam meningkatkan ekonomi, sehingga diyakini target itu akan bisa tuntas hingga tahun 2024.

“Menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugasnya masing-masing. Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa itu akan terwujud. Karena desa itu pasti bisa,” katanya, Selasa (19/10/2021).

Diakuinya, Desa adalah sumber identifikasi masalah, akar pemasalahan pembangunan dimiliki oleh desa. Solusi atas mayoritas permasalahan dapat dipecahkan dari desa. Karena desa mendominasi sebagian besar permasalahan di Indonesia.

“Dari aspek kewilayahan, 74.961 desa di Indonesia melingkupi 91 persen wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan dari aspek kependudukan terdapat sebanyak 43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini

Menteri Abdul Halim Iskandar mengatakan,  desa memiliki jumlah kemiskinan terbesar dibandingkan kota.

Saat ini, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang. Di Perkotaan, persentase penduduk miskin hanya 7,89 persen. Sedangkan di perdesaan mencapai 13,10 persen.

Adapun kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau mencakup 10,9 juta jiwa dan sekitar 7,3 juta jiwa warga miskin ekstrem tinggal di desa.

Berdasarkan Data yang dirilis Badan Pusat Statitik pada bulan Mei 2021 juga disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Di Perkotaan, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 8 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 4,11 persen.

“Data tersebut menyisakan anomali, dimana perdesaan yang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah dari perkotaan. Tapi perdesaan memiliki tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lebih tinggi dibandingkan perkotaan,” kata dia.

Oleh karena itu, katanya,  dalam rencana aksi penanganan kemiskinan ekstrem di desa, salah satu yang akan dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah meningkatkan pendapatan warga desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pengembangan dan pelibatan warga desa dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dengan sejumlah program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga desa.

“Dari Sejumlah yang dapat meningkatkan pendapatan Warga tersebut, BUMDes yang paling banyak berkontribusi untuk pembangunan desa dan penguatan ekonomi warga desa. Apalagi, Pada tahun 2021 sebanyak 45.233 Bumdes yang masih aktif telah mempekerjakan lebih dari 20 Juta orang dengan omset Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir. oleh karena itu, saya optimis angka nol persen kemiskinan ekstrim akan terwujud di tahun 2024,” tandasnya.

The post Kemendes Targetkan Keluarga Miskin Ekstrem Nol Persen pada 2024 appeared first on Terasdesa.co.id.

Menurut Menteri Halim Iskandar, BUMKam -sebutan BUMDes di Papua- dapat menjual berbagai makanan khas, atribut dan souvenir dari pelaksanaan ajang olahraga tingkat nasional tersebut.

“Bisa memproduksi berbagai hal, termasuk souvenir PON Papua dan sebagainya,” ungkap Gus Menteri saat mengunjungi venue PON XX di Papua, belum lama ini.

Gus Menteri menjelaskan, PON XX yang akan dilaksanakan pada 2-15 Oktober 2021 itu akan mengundang banyak orang dari berbagai daerah, mereka juga akan membawa uang untuk belanja dan sebagainya selama PON XX berlangsung.

Gus Menteri berharap, BUMDes dan BUMDesma memanfaatkan momen itu agar para atlet PON dari berbagai cabang olahraga membelanjakan uangnya ke BUMDes dan BUMDesma yang berada di sekitaran lokasi PON XX Papua tersebut.

“Tentu kita akan mendukung keberadaan BUMDes yang ada di wilayah PON ini,” imbuhnya.

Selain mencari keuntungan, keberadaan BUMDes dan BUMDesma juga diharapkan mendukung pelaksanaan PON XX agar berlangsung sukses.

“Sebagai wujud partisipasi penuh pelaksanaan PON, supaya terlihat bahwa Papua ternyata luar biasa dan mampu menyelenggarakan event yang sangat luar biasa ini,” pungkas Gus Menteri.

The post Mendes PDTT Minta Bumdes Ambil Bagian Sukseskan PON XX Papua appeared first on Terasdesa.co.id.

“Kalau dalam bahasa agama, Haram hukumnya BUMNag atau BUMDes membikin unit usaha yang kemudian menjadikan usaha-usaha warga di sekitarnya kehilangan mata pencaharian,” kata Mendes Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi Nagari Toboh Gadang Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (27/8/2021).

Mendes PDTT mencontohkan, jika toko kelontong kecil-kecil yang menjadi usaha warga desa, lalu kemudian ada BUMNag atau BUMDes membikin toko ritel, pasti akan membunuh pelan-pelan maupun cepat terhadap berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa itu.

“Nah ini yang terus kita gulirkan, kita sosialisasikan. Karena pada hakikatnya BUMNag atau BUMDes tidak untuk dioptimalkan di dalam pemberian kontribusi bagi pendapatan asli desa PAD, tidak,”katanya.

Menteri Halim Iskandar menambahkan, jika kemudian BUMNag atau BUMDes bisa memberikan PAD, itu bagus. Tetapi prinsip BUMNag atau BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Oleh karena itu, pihaknya selalu menekankan, bahkan nanti pada saatnya akan dikeluarkan dalam bentuk regulasi untuk mengatur hal-hal tersebut.

“Ketika kita temukan BUMNag atau BUMDes yang berdiri dan kemudian menyebabkan usaha warga masyarakat desa turun, maka akan kita tutup BUMNag atau BUMDes itu,” kata dia. “Namun, permasalahan yang sulit kita hadapi adalah ketika kita ngotot seperti ini, ternyata sekarang ini justru minimarket merambah ke desa-desa. Ini yang bikin saya pusing.”

Menurut Mendes, adanya minimarket di desa harus dihindari, apa pun alasannya. Dari berbagai survei yang sudah dilakukan, lanjutnya, berdirinya minimarket pasti akan membunuh berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa.

“Itulah yang selalu saya jaga, setiap bertemu Bupati atau Wali Kota saya selalu bilang, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tolong yang sudah ya sudah, biarkan (minimarket) hidup di sekitar kota, jangan dikasih ijin masuk ke desa. Habis nanti warga kita dalam usaha. Kita lagi berupaya mengembalikan ekonomi warga kita, kemudian di sana ada minimarket, kita tidak punya harapan lagi,” tandasnya.

Turut hadir Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlaela, anggota DPRD Provinsi Sumbar Fraksi PKB, Firdaus.

The post Mendes PDTT Haramkan BUMDes-BUMNag Ganggu Usaha Warga Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi pembicara pada Bali Economic and investmen forum secara daring di Jakarta, Kamis (8/4).

“Kita tahu bahwa warga desa di Bali tidak sekadar menjadi penonton, tapi aktif dan produktif dari proses ekonomi yang terjadi,” ujarnya.

Wamen Budi Arie mengatakan, pemulihan ekonomi melalui sektor Pariwisata di Bali akan memiliki daya ungkit bagi pemulihan ekonomi warga desa di berbagai sektor, terutama pada pengembangan ekonomi kreatif dan sektor yang mengandalkan kearifan lokal. Ia berharap, kesempatan tersebut dapat ditangkap dengan cepat oleh desa.

“Dalam pemulihan pariwisata di Bali akan berdampak pada industri kerajinan atau cinderamata, dimana aktor penggeraknya adalah warga masyarakat desa,” ujarnya.

Menurutnya, desa-desa di Bali memiliki potensi besar untuk mengambil bagian dalam pemulihan ekonomi di Bali. Sebab, Bali sendiri merupakan provinsi yang tidak lagi memiliki desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

“Bali memiliki pembangunan desa yang sangat baik. IDM (Indeks Desa Membangun) di Provinsi Bali menunjukkan tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Bali,” ungkapnya.

Ia berharap, di masa pandemi covid-19 ini, pemulihan ekonomi desa-desa di Provinsi Bali dapat berkembang lebih cepat, sehingga menjadi penopang pemulihan ekonomi daerah. Meski demikian ia mengingatkan, bahwa aktivitas pemulihan ekonomi harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Tetap lakukan protokol kesehatan yang ketat, dan disiplin dimana proses vaksinasi dan protokol kesehatan yang lebih adaptif,” ujarnya.

The post Ratusan BUMDes di Bali Diminta Turut Pulihkan Ekonomi appeared first on Terasdesa.co.id.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemnaker dengan UINSA tentang Peningkatan Kompetensi Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Sedangkan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan UINSA tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT, Harlina Sulistyorini bersama Rektor UINSA Surabaya, Masdar Hilmy dan disaksikan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Maksud dari nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan UINSA adalah untuk meningkatkan sinergitas peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian pada masyarakat  serta penataan dan pengembangan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Adapun tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan, meningkatkan kontribusi, mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya dari UINSA dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Dalam arahannya, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, peruntukan penggunaan dana desa sampai saat ini masih belum maksimal. Hal itu disebabkan dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa masih berbasis keinginan, bukan berbasis permasalahan.

“Padahal, dana desa itu sebenarnya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di sana (desa), salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebuah desa yaitu kemiskinan, pengangguran, kelaparan, serta kualitas pendidikan angka partisipasi murni belajar yang selalu menurun,” jelasnya.

Ia meyakini, jika dana desa yang jumlahnya mencapai Rp72 triliun tersebut betul-betul digunakan dan dikelola dengan tepat sasaran maka percepatan pembangunan di desa akan mudah terwujud.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT telah menyiapkan roadmap pembangunan desa melalui SDGs Desa yang nantinya bisa menjadi rujukan di 74.961 desa seluruh Indonesia.

“Dan itu butuh dukungan dari semua pihak termasuk dari perguruan tinggi, dan alhamdulillah pada hari ini kami dari kementerian desa mendapatkan penghormatan untuk membangun perjanjian kerja bersama dengan UINSA,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pertemuan ini Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali,  Staf Khusus Menteri Desa PDTT, Atmari, Kepala Badan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprapedi serta jajaran civitas akademik UINSA Surabaya.

The post Kemendes – Kemenaker – UINSA Teken MoU Bidang PPM appeared first on Terasdesa.co.id.

“Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada ketegasan posisi hukum. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kuat sekali bahwa BUMDes sebagai entitas baru, unit usaha yang berbadan hukum yang setara dengan PT dan Koperasi yang ada selama ini,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid saat memberikan arahan pada Penutupan dan Penganugerahan Desa Brilian 2020 secara daring di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Taufik memastikan, kepastian hukum BUMDes dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan mempersulit pengembangan BUMDes.

Bahkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait tata kelola BUMDes telah disusun dengan sederhana dan mudah difahami.

“Jadi di RPP BUMDes, sedapat mungkin tidak perlu dijelaskan melalui Permen (Peraturan Menteri). Satu semangat kita jangan sampai ada regulasi yang mempersulit pengembangan BUMDes. Poin itu yang harus kita pegang. Tentunya Perda (Peraturan Daerah) juga jangan sampai mempersulit,” ujarnya.

Terkait kemitraan, menurutnya, menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan BUMDes. Bentuk kemitraan pun beragam, mulai terkait aspek permodalan; penguatan Sumber Daya Manusia (SDM); mitra usaha; dan sebagainya.

“Aspek modal itu penting sekali mengingat modal BUMDes yang sangat terbatas. Maka kerjasama dengan perbankan menjadi sangat penting sekali. Kemudian kapaistas pengelola di BUMDes juga terkendala dengan SDM, maka perlu kerjasama dengan perguruan tinggi, perbankan, NGO, balai latihan, dan seterusnya,” ujarnya.

Di sisi lain ia mengingatkan, bahwa menjadi sebuah keharusan bagi BUMDes untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Ia berharap, BUMDes dapat menembus pasar global melalui digital.

“Digitalisasi ekonomi desa dengan e-commerce, ini kebutuhan mendesak. Kita harus perform di ekonomi digital. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Supaya desa bisa lebih efisien, efektif untuk memasarkan produk dan hasil dari desa,” ujarnya.

The post BUMDes Kini Lebih Mudah Bangun Kemitraan appeared first on Terasdesa.co.id.

Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar usai mengunjungi objek ekowisata Boon Pring Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Sabtu (28/12).

Menurutnya, BUMDes yang sehat akan diberikan support agar dapat terus berkembang karena dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan desa untuk terus berkembang dan masyarakat menjadi sejahtera. Oleh karena itu, Abdul Halim meminta sekaligus mengajak para kepala desa bersama-sama dengan masyarakat masyarakat untuk menyehatkan BUMDes.

“Karena memang prinsipnya, barang (BUMDes) yang sudah bagus harus terus disupport agar semakin lebih baik. Yang belum, akan terus diupayakan agar dapat berkembang menjadi lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan bahwa BUMDes yang tidak aktif maupun BUMDes yang sakit atau aktif tapi belum memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat desa harus dievaluasi dan diambil keputusan guna memastikan langkah lebih lanjut. Caranya dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh guna memastikan kondisinya.

“Itu pasti ada suatu yang menjadi problem. Disupport drop, disupport lagi drop lagi, sudah jangan dipaksa-paksa, dievaluasi semuanya. Pengelolanya dievaluasi, dasar perencanaannya dievaluasi, target capaiannya dievaluasi, karena disupport berapa pun sulit berkembang kalau tidak dievaluasi total,” ungkapnya.

Terkait dengan kunjungan ke objek wisata Boon Pring, Menteri Halim mengapresiasi objek ekowisata Boon Pring yang dikelola oleh BUMDes Sanankerto. Kehadirannya sendiri sebagai bagian dari verifikasi atas ikon unggulan BUMDes yang terus diberikan dukungan oleh Kemendes PDTT.

Objek wisata Boon Pring berkonsep ekowisata berupa hutan bambu yang semula oleh penduduk sekitar hanya dimanfaatkan bahan bangunan rumah dan kayu bakar. Beragam jenis bambu dengan rindang mengelilingi telaga yang saat ini dikembangkan menjadi kawasan wisata.

Ekowisata Boon Pring memiliki luas 36,8 hektar terdiri dari hutan bambu dan telaga. Sebelum bernama Boon Pring, warga menyebut objek wisata ini dengan Sumber Andeman atau Taman Wisata Andeman karena hamparan danau hijau dan pepohonan yang menjadi sumber menyejukkan bagi pengunjung.

Enam mata air menjadi sumber bagi Taman Wisata Andeman yakni Sumber Adem, Sumber Towo, Sumber Gatel, Sumber Maron, Sumber Krecek, dan Sumber Seger. Sumber Adem dan Sumber Towo menjadi mata air terbesar.

Boon Pring dilengkapi flying fox, sepeda perahu, kolam renang, aneka spot berfoto, gazebo tempat istirahat dan taman bunga. Wisatawan dapat menyewa perahu motor, rakit bambu atau sepeda air untuk berkeliling pulau Putri Sekarsari, di tengah telaga. Pulau ini dilengkapi fasilitas yang disewakan untuk pernikahan, meeting atau pertemuan lainnya.

Kepala Desa Sanankerto, Subur menceritakan ekowisata Boon Pring tahun 2014 hanya sebuah ladang yang hanya dikunjungi para pencari rumput. Namun saat ini sekitar 200 ribu orang per tahun yang telah mengunjunginya.

“Tahun 2014 omzetnya Rp 0. Namun, setelah terus diberikan dukungan, tahun 2019 sudah 5 Miliar dan menyumbangkan PAD Rp700 Juta ke desa,” jelasnya.

Subur mengakui bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan dibutuhkan proses panjang agar dapat terwujud. Sampai saat ini BUMDes dinilai sebagai sebuah badan usaha strategis bagi desa.

The post Kemendes PDTT Dukung BUMDesa Aktif dan Inovatif appeared first on Terasdesa.co.id.

Hal tersebut ditegaskan Kabid Perekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Selatan, Sampoerno saat kegiatan monitoring Komisi I DPRD Lampung Selatan mengenai penggunaan Dana Desa (DD) dan BUMDes tahun anggaran 2019 yang dihelat di Aula Kantor Kecamatan Sidomulyo, Lampung Seltan, Jumat (20/12/2019).

Hadir dalam kegiatan monitoring DD tersebut, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono; Ketua Komisi I DPRD Lamsel, Bambang Irawan, Bayu Prasetyo dan Dwi Riyanto; Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, SIdik; Camat Sidomulyo, Rendi Eko Supriyanto; Kepala Desa, BPD dan TPK Desa se-Kecamatan Sidomulyo.

Kabid Perekonomi Dinas PMD Lampung Selatan, Sampoerno mengatakan mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) yang mana salah satunya adalah mengenai Pengelolaan BUMDes. Terkait hal tersebut, pengurus BUMDes wajib dan harus segera memberikan LPJ keuangan dan kegiatan kepada Kepala Desa dan BPD, sejauh mana perkekembangan BUMDes yang dikelola selama ini.

“Memilih kelaikan usaha BUMDes, maski dilakukan analisa terlebih dulu dan jangan sampai usaha yang dipilih salah. Usaha BUMDes ini rawan, karena banyak BUMDes yang mati suri lantaran salah memilih unit usahanya,”ujarnya.

Ditegaskannya, jika pengurus BUMDes tidak melaporkan LPJ keuangan, maka Kepala Desa harus segera melayangkan surat kepada pengurus BUMDes dan ditembuskan kepada Camat serta Dinas PMD.

Sampoerno mengutarakan, berdasarkan hasil evaluasi dari 256 BUMDes di Lampung Selatan, sayangnya baru ada 97 BUMDes saja yang memberikan kontribusi untuk PADesa. Sementara 159 BUMDes lainnya sebagian besar sudah berjalan, namun belum bisa memberikan kontribusi PAD untuk desa. Hal tersebut dikarenakan, terkendala masalah pengurus BUMDes.

“Meski ada BUMDes yang memiliki kontribusi, namun masih banyak juga BUMDes yang jalan ditempat. Sehingga, desa tidak mendapatkan keuntungan untuk PADesa. Pendapatan mereka (BUMDes), hanya baru bisa untuk membayar pengurus BUMDesnya saja bahkan itupun minim,”terangnya.

Dikatakannya, bahkan ada juga beberapa BUMDes yang memang sama sekali belum berjalan atau vakum sehingga BUMDes tersebut mati suri.

“Ada sekitar 12-15 persen yang sama sekali belum berjalan, mengenai jumlahnya berapa saya tidak begitu paham,”pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono mengatakan, kegiatan monitoring komisi I DPRD Lamsel ini, yakni untuk menyerap dan mendengarkan langsung mengenai penggunaan Dana Desa (DD) dan salah satunya adalah BUMDes.

“Jadi apa saja yang sudah dilaksanakan dalam pengelolaan DD di tahun anggaran 2019 ini, jangan sampai salah penerapannya dan juga BUMDes tidak mati suri,”ungkapnya.

The post Di Lamsel, Pengurus BUMDes di Lampung Selatan Wajib Serahkan LPJ appeared first on Terasdesa.co.id.

Demikian benang merah dalam diskusi tentang Peran BUMDes dalam mendorong Pembangunan Desa yang diadakan di Kantor Pengacara Abi Hasan Muan, di Kelurahan Gotong Royong, Bandarlampung, Rabu (18/9/2019).

“Diperlukan adanya penguatan SDM dalam pemberdayaan BUMDes , seperti adanya pelatihan – pelatihan dari Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),” kata Pengamat Ekonomi dari Unila, Asrian Hendicaya .

Pelatihan itu, kata Asrian meliputi dua aspek baik kewirausahaannya yang harus ditumbuhkembangkan dan juga aspek pembukuannya.

Asrian mengatakan, dalam pengembangan BUMDes, Pemprov diharapkan bisa membangun iklim usaha agar bisa berkembang lewat jaringan bisnis melalui teknologi dengan membuat aplikasi.

“BUMDes bisa jadi sarana pemasaran ekonomi lokal,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid UP3MD PMD Provinsi Lampung Sulasih mengatakan ada banyak faktor yang mempengaruhi lambatnya tumbuh kembang BUMDes diantaranya SDM atau pengurus BUMDes yang belum mendukung mulai dari faktor pendidikan, pembinaan , manajerial sampqi dengan lokasi penyertaan modal yang masih minim. Tercatat alokasi penyertaan modal tahun 2015 (0,2 persen) dan tahun 2018 (2,44 persen).

Selain itu adanya faktor perangkat desa/ kampung/ lurah yang belum memahami masalah BUMDes sesuai yang diharapkan.

Menurut Sulasih, hingga kini mahasiswa KKN yang praktek di desa dan fokus pada pengembangan BUMDes masih sangat sedikit.

“Masyarakar desa juga masih kurang peduli terhadap Bumdes,” kata dia.

Sedangkan Konsultan PMD Provinsi Lampung, Ardian Oktora, menyatakan sedikit sekali desa yang melaksanakan penyertaan modal melalui analisis usaha yang mengakibatkan BUMDes tidak jalan.Ini dikarenakan pilihan usaha tidak cerdas.

Kemudian penyaluran dana penyertaan modal masih tergantung pada visi kepala desa. Selain itu, dasar dan aturan BUMDes harus juga diperhatikan.

Diskusi ini berlangsung serius tapi santai. Hadir dalam acara tersebut Pengacara senior Lampung Abi Hasan Muan, Pengamat Ekonomi Unila Asrian Hendicaya, Konsultan PMD LampungArdian Oktora, Kabid UP3MD PMD Lampung Sulasih, beberapa kepala kampung perwakilan dari Kabupaten Tulangbawang dan juga beberapa sarjana pendamping desa dari kabupaten di Lampung.

Mas Alina Arifin

The post Kantor Pengacara Abi Hasan Mu’an Gelar Diskusi BUMDes appeared first on Terasdesa.co.id.