Tentu saja hal tersebut membutuhkan kualitas SDM yang kreatif sehingga dapat berdampak positif dan pesat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masa depan ekonomi Indonesia adalah umkm terutama bumdes, badan usaha milik desa. Karena itulah bumdes di Indonesia harus maju, kreatif dan inovatif supaya bisa mengangkat dan menggerakkan ekonomi warga desa sekaligus menyejahterakan warganya,” jelas Wamendes Budi Arie dalam launching Galeri Ekonomi dan Investasi Desa (GEID) di Balkondes Wanurejo, Magelang, Kamis (19/5/2022).

Galeri Ekonomi dan Investasi Desa menjadi sebuah pengembangan ekosistem ekonomi dan investasi desa berbasis digital dicetuskan Wamendes seiring dengan perkembangan jaman.

Ekonomi di desa, salah satunya melalui BUM Desa harus bangkit sekaligus mengikuti kondisi saat ini yang tidak hanya dilaksanakan secara offline namun juga online. Tidak hanya itu, aktor-aktor BUM Desa menjadi pemain di desanya namun juga dapat menjangkau dalam lingkup internasional.

Dalam hal ini beberapa pihak diperlukan untuk saling bersinergi. Diantaranya adalah UGM dalam pendampingan dan BNI yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan dan solusi keuangan masyarakat secara luas.

“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif pengembangan ekonomi dan investasi untuk usaha produktif berbasis digital melalui BUMDes, Balkondes, dan pengembangan Galeri Ekonomi dan Investasi Desa (GEID) yang digagas oleh Kementerian Desa PDTT ini. Tentunya kami harap ini dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi produktif yang mampu mendorong peningkatan taraf hidup sekaligus memperkaya ekonomi berbasis kearifan lokal Indonesia,” sebut Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati.

Sebelum acara launching dilaksanakan, Wamendes meninjau produk-produk UMKM di bawah naungan BUM Desa Wanurejo. Diantaranya adalah batik, kopi, dan berbagai minuman herbal.

Dalam launching ini hadir juga Ibu Zara Murzandina, Direktur Pelayanan Investasi Supriadi, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Adityawarman Darudono, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto, dan Ambar Pertiwiningrum Peneliti Ekonomi Kerakyatan UGM.

The post Peluncuran Geid, Wamendes: BUM Desa Masa Depan Ekonomi Indonesia appeared first on Terasdesa.co.id.

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, melaporkan, kegiatan ini diharapkan untuk tercipta sinergisme pusat-daerah dan pihak mitra agar percepatan pembangunan di NTT dapat terwujud.

Produk unggulan di Kabupaten Alor dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kerjasama antara Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi (PEI) dan PPKTrans dengan BUMD di Provinsi NTT terkait budidaya tanamana biomassa untuk pengembangan energi listrik biomassa di Kawasan Transmigrasi Ponu Kab.Timor Tengah Utara dengan jenis tanaman gamal, kaliandra dan bambu,” kata Taufik.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, daerah kritis yang berada di wilayah NTT bisa dimanfaatkan untuk biomassa. Adanya pergeseran dari minyak ke energi terbarukan mesti dimanfaatkan.

“Bambu masa depan dunia. Tanaman bambu sesuai untuk dikembangkan, sifatnya berkelanjutan. Bambu menyimpan air bersifat menyelamatkan lahan kritis,” kata Viktor.

Viktor menyampaikan bahwa Desa adalah wajah negara. Jika desa sejahtera maka Republik juga sejahtera. Adanya keragaman budaya yang tinggi di NTT yang juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata.

Energi hal yang terpenting, tanpa energi tidak akan bisa hidup. Permasalahan energi terjadi di NTT sehingga Viktor bersyukur adanya PKB untuk pemanfaatan energi terbarukan ini.

Tururt hadir juga Wakil Bupati Alor yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama dengan PT Mega Inovasi Organik (MIO).

PKB antara Dirjen PEI dan PPKTrans dengan Direktur PT Flobamor. Lokus di Kawasan Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Diikuti dengan penyerahan cinderamata kepada Menteri Desa PDTT, Sekjen, Dirjen PEI, dan Dirjen PPKT.

Perjanjian Kerja Bersama Budidaya Tanaman Biomassa dalam rangka Pengembangan Energi Listrik Tenaga Biomassa di Kawasan Transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT dengan ruang lingkup yang meliputi:

1. Penyiapan data dan informasi kegiatan budidaya tanaman biomassa;
2. Sosialisasi kegiatan budidaya tanaman biomassa;
3. Koordinasi pemanfaatan lahan kritis di Kawasan Transmigrasi Ponu, Kab TTU Prov NTT
4. Bimbingan teknis budidaya tanaman biomassa di Kawasan transmigrasi,
5. Pendampingan Kerjasama kemitraan budidaya tanaman gamal, kaliandra, dan bambu pada tahap awal atau tanaman biomass lain yang disepakati.

PKB PT Flobamor dengan PT CPI disaksikan bersama. Bidang Usaha PT Flobamor sebagai salah satu BUMD di Provinsi NNT meliputi peternakan, perikanan, jagung, potensi peluang usaha lain penunjang ekonomi kerakyatan dengan bisnis utama jasa transportasi.

PT Flobamor nantinya mempunyai tugas untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, produktivitas perusahaan serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKB ini merupakan upaya kolaborasi untuk kemajuan NTT. Kunci pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu updating data lahan perkebunan dengan berbasis data SDGs desa.

“Data sifat mikro langsung berasal dari data desa untuk mengatasi permasalahan riel di lapangan, tidak hanya dari pusat (Jakarta) saja,” kata Halim Iskandar.

PKB itu penting, namun juga harus ditindaklanjuti dengan menyentuh dan mengatasi permasalahan riel yang ada di lapangan.

“Target SDGs desa antara lain Desa tanpa kemiskinan,tanpa kelaparan, desa berkualitas, sanitasi bersih, kelembagaan dan budaya desa,” kata Gus Halim, sapaan akrabnya.

Gus Halim mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh keluar dari akar budaya lokal yang tetap harus diperhatikan.

The post Gandeng BUMD NTT, Ditjen PPKTrans Kembangkan Biomassa di Kawasan Transmigrasi appeared first on Terasdesa.co.id.

“Sekarang ini semua BUMDes lagi diuji. Bukan (BUMDes di) Kabupaten Badung saja, tapi semua. Ketika semua (BUMDes) bangkit, Badung lebih dulu (bangkit). Karena sudah temukan diversifikasi,” ujar Abdul Halim Iskandar, saat meninjau UMKM dan BUMDes Ekspo 2021 di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (23/10/2021).

Mendes PDTT  mengatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Cipta kerja beberapa waktu lalu, BUMDes menjadi sebuah badan hukum yang memiliki posisi kuat. Untuk itu, lanjutnya, BUMDes memiliki posisi strategis dalam membantu pemulihan ekonomi nasional di level desa.

Ia menegaskan, dikembangkannya BUMDes bukan semata-mata untuk memberikan sumbangsih kepada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun lebih diutamakan untuk peningkatan ekonomi warga desa.

“(BUMDes) Fungsi utamanya adalah menkonsolidasi pergerakan ekonomi warga masyarakat desa. Sehingga pada intinya BUMDes adalah untuk peningkatan ekonomi warga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Menteri Abdul mengingatkan bahwa upaya pembangunan desa harus sejalan dengan akar budaya setempat. Menurutnya, akar budaya desa adalah aset yang menjadi khas dan kebanggaan Indonesia.

“Jangan sekali-kali melakukan pembangunan di desa yang keluar dari budaya lokal. Harus bertumpu pada akar budaya masyarakat setempat yang sudah berjalan ratusan tahun. Dan itu adalah kebanggaan kita semua,” kata dia.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, Kabupaten Badung merupakan daerah yang sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19. Menurutnya, hal tersebut disebabkan pengembangan ekonomi Badung yang selama ini hanya fokus di sektor pariwisata saja.

Untuk itu, lanjut I Wayan, Kabupaten Badung melalukan redesign pembangunan dengan melakukan diversifikasi di luar sektor pariwisata. Ia berharap, pelatihan BUMDes yang digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut, dapat mempercepat proses diversifikasi BUMDes di daerahnya.

“Pelatihan ini sangat positif sekali, terutama untuk mempersiapkan pengelola-pengelola BUMDes. Karena kemarin kita kebanyakan hidup di sektor pariwisata, dulu sejahtera, tapi sekarang dengan kondisi pandemi kita sangat terpuruk. Semoga ada diversifikasi di luar pariwisata,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Gus Halim juga secara resmi membuka pelatihan pengelolaan BUMDes angkatan 12 di Bali. Pelatihan pengelolaan BUMDes ini merupakan upaya meningkatkan inovasi masyarakat desa untuk memberikan nilai lebih bagi badan usaha mereka. Selain pelatihan manajemen, peserta juga diberikan materi pelatihan sesuai dengan jenis usaha BUMDes masing-masing.

The post Atasi Dampak Pandemi, Mendes PDTT Dorong Diversifikasi Usaha BUMDes appeared first on Terasdesa.co.id.

BUMDes ini berhasil mengembangkan Desa Wisata Kajar yang memiliki sarana edupark, yakni sebuah taman edukasi yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan.

Rencananya, di wilayah ini akan dibangun sarana edupark dengan skala lebih besar, yang akan melibatkan sejumlah desa lainnya.

“Di wilayah ini akan dibikin integrated farming (pertanian terpadu) yang lebih besar, yang melibatkan hingga 6 desa. Ada kerja sama tiga pihak, dana desa; KUR (Kredit Usaha Rakyat), kemudian supporting PT Semen Gresik sehingga akan menjadi model integrated farming yang lebih luas,” ujarnya.

Menteri Halim Iskandar mengatakan, pengembangan desa wisata edupark yang merupakan kerja sama antara BUMDes Mbangun Deso dan PT Semen Gresik Pabrik Rembang ini menjadi model kerja sama yang dapat diduplikasi oleh desa dan berbagai perusahaan lainnya.

Menurutnya, pendampingan BUMDes dan BUMDes Bersama dari berbagai usaha/industri penting dilakukan untuk meningkatkan geliat ekonomi desa.

“Supaya dunia usaha bisa memberikan dampak langsung kepada geliat ekonomi di perdesaan, salah satu caranya adalah dengan adanya pendampingan dunia usaha ke BUMDes dan BUMDes Bersama,” ujarnya.

Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini menerangkan, pengembangan BUMDes dilakukan bukan semata-mata berkaitan dengan profit dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun lebih untuk memberikan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Menurutnya, BUMDes memiliki peran penting dalam menkoordinir dan menkonsolidasi berbagai UMKM di desa.

“BUMDes orientasinya bukan PADes. Tapi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Gus Halim melarang BUMDes membuka unit usaha yang dapat mematikan usaha masyarakat desa setempat. Sebab menurutnya, hal tersebut tidak hanya akan menimbulkan konflik, namun juga akan berdampak pada penurunan pendapatan warga desa setempat.

“Makanya saya selalu tekankan, bahkan saya haruskan, bahwa BUMDes dan BUMDes Bersama jangan sekali-kali bangun unit usaha yang sudah dilakukan warga,” ujarnya.

The post BUMDes Mbangun Desa di Rembang Sukses Kembangkan Edupark appeared first on Terasdesa.co.id.

Menurut Menteri Halim Iskandar, BUMKam -sebutan BUMDes di Papua- dapat menjual berbagai makanan khas, atribut dan souvenir dari pelaksanaan ajang olahraga tingkat nasional tersebut.

“Bisa memproduksi berbagai hal, termasuk souvenir PON Papua dan sebagainya,” ungkap Gus Menteri saat mengunjungi venue PON XX di Papua, belum lama ini.

Gus Menteri menjelaskan, PON XX yang akan dilaksanakan pada 2-15 Oktober 2021 itu akan mengundang banyak orang dari berbagai daerah, mereka juga akan membawa uang untuk belanja dan sebagainya selama PON XX berlangsung.

Gus Menteri berharap, BUMDes dan BUMDesma memanfaatkan momen itu agar para atlet PON dari berbagai cabang olahraga membelanjakan uangnya ke BUMDes dan BUMDesma yang berada di sekitaran lokasi PON XX Papua tersebut.

“Tentu kita akan mendukung keberadaan BUMDes yang ada di wilayah PON ini,” imbuhnya.

Selain mencari keuntungan, keberadaan BUMDes dan BUMDesma juga diharapkan mendukung pelaksanaan PON XX agar berlangsung sukses.

“Sebagai wujud partisipasi penuh pelaksanaan PON, supaya terlihat bahwa Papua ternyata luar biasa dan mampu menyelenggarakan event yang sangat luar biasa ini,” pungkas Gus Menteri.

The post Mendes PDTT Minta Bumdes Ambil Bagian Sukseskan PON XX Papua appeared first on Terasdesa.co.id.

“Kalau dalam bahasa agama, Haram hukumnya BUMNag atau BUMDes membikin unit usaha yang kemudian menjadikan usaha-usaha warga di sekitarnya kehilangan mata pencaharian,” kata Mendes Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi Nagari Toboh Gadang Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (27/8/2021).

Mendes PDTT mencontohkan, jika toko kelontong kecil-kecil yang menjadi usaha warga desa, lalu kemudian ada BUMNag atau BUMDes membikin toko ritel, pasti akan membunuh pelan-pelan maupun cepat terhadap berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa itu.

“Nah ini yang terus kita gulirkan, kita sosialisasikan. Karena pada hakikatnya BUMNag atau BUMDes tidak untuk dioptimalkan di dalam pemberian kontribusi bagi pendapatan asli desa PAD, tidak,”katanya.

Menteri Halim Iskandar menambahkan, jika kemudian BUMNag atau BUMDes bisa memberikan PAD, itu bagus. Tetapi prinsip BUMNag atau BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Oleh karena itu, pihaknya selalu menekankan, bahkan nanti pada saatnya akan dikeluarkan dalam bentuk regulasi untuk mengatur hal-hal tersebut.

“Ketika kita temukan BUMNag atau BUMDes yang berdiri dan kemudian menyebabkan usaha warga masyarakat desa turun, maka akan kita tutup BUMNag atau BUMDes itu,” kata dia. “Namun, permasalahan yang sulit kita hadapi adalah ketika kita ngotot seperti ini, ternyata sekarang ini justru minimarket merambah ke desa-desa. Ini yang bikin saya pusing.”

Menurut Mendes, adanya minimarket di desa harus dihindari, apa pun alasannya. Dari berbagai survei yang sudah dilakukan, lanjutnya, berdirinya minimarket pasti akan membunuh berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa.

“Itulah yang selalu saya jaga, setiap bertemu Bupati atau Wali Kota saya selalu bilang, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tolong yang sudah ya sudah, biarkan (minimarket) hidup di sekitar kota, jangan dikasih ijin masuk ke desa. Habis nanti warga kita dalam usaha. Kita lagi berupaya mengembalikan ekonomi warga kita, kemudian di sana ada minimarket, kita tidak punya harapan lagi,” tandasnya.

Turut hadir Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, Kepala BPSDM, Luthfiyah Nurlaela, anggota DPRD Provinsi Sumbar Fraksi PKB, Firdaus.

The post Mendes PDTT Haramkan BUMDes-BUMNag Ganggu Usaha Warga Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi pembicara pada Bali Economic and investmen forum secara daring di Jakarta, Kamis (8/4).

“Kita tahu bahwa warga desa di Bali tidak sekadar menjadi penonton, tapi aktif dan produktif dari proses ekonomi yang terjadi,” ujarnya.

Wamen Budi Arie mengatakan, pemulihan ekonomi melalui sektor Pariwisata di Bali akan memiliki daya ungkit bagi pemulihan ekonomi warga desa di berbagai sektor, terutama pada pengembangan ekonomi kreatif dan sektor yang mengandalkan kearifan lokal. Ia berharap, kesempatan tersebut dapat ditangkap dengan cepat oleh desa.

“Dalam pemulihan pariwisata di Bali akan berdampak pada industri kerajinan atau cinderamata, dimana aktor penggeraknya adalah warga masyarakat desa,” ujarnya.

Menurutnya, desa-desa di Bali memiliki potensi besar untuk mengambil bagian dalam pemulihan ekonomi di Bali. Sebab, Bali sendiri merupakan provinsi yang tidak lagi memiliki desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

“Bali memiliki pembangunan desa yang sangat baik. IDM (Indeks Desa Membangun) di Provinsi Bali menunjukkan tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Bali,” ungkapnya.

Ia berharap, di masa pandemi covid-19 ini, pemulihan ekonomi desa-desa di Provinsi Bali dapat berkembang lebih cepat, sehingga menjadi penopang pemulihan ekonomi daerah. Meski demikian ia mengingatkan, bahwa aktivitas pemulihan ekonomi harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Tetap lakukan protokol kesehatan yang ketat, dan disiplin dimana proses vaksinasi dan protokol kesehatan yang lebih adaptif,” ujarnya.

The post Ratusan BUMDes di Bali Diminta Turut Pulihkan Ekonomi appeared first on Terasdesa.co.id.

KBLI adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan yang disusun BPS dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).

Menteri Desa mengatakan, setelah ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 maka BUM Desa itu resmi berbadan hukum. Terkait hal itu, BUM Desa harus memiliki KBLI.

“BUM Desa ini didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa yang berfungsi guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan jenis usaha lain,” katanya.

Menurut Mendes, meskipun seluruh proses pendaftaran berada di Kemendes PDTT tapi kaitan badan hukum maka proses register tetap berada di Kementerian Hukum dan HAM.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 soal penguatan BUM Desa yaitu sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company).

Dalam PP disebutkan, satu desa hanya bisa punya satu BUM Desa jadi jumlahnya maksimal setara dengan jumlah desa sebanyak 74.961 desa.

“Tetapi untuk BUM Desa Bersama (BUMDesma) itu tidak dibatasi jumlah, letak dan geografis wilayah. Yang penting ada kesamaan visi untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Mendes.

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas:  (1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas.

“Kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa,” kata Mendes.

Dengan ditetapkannya BUM Desa sebagai badan hukum, kata Gus Menteri, maka muncul kebutuhan untuk miliki KBLI tersendiri.

Kegunaannya, KBLI BUM Desa dibutuhkan untuk pendaftaran legalitas berusaha di OSS BKPM, termasuk akses perbankan.

Penetapan bidang usaha sejak penyusunan Perdes Pendirian & Anggaran Dasar BUM Desa.

“Mengelompokkan aktivitas/kegiatan usaha BUM Desa ke dalam klasifikasi tertentu sesuai standar yang berlaku dan melihat kontribusi BUM Desa pada pembangunan perekonomian nasional dan regional,” kata Mendes.

Selanjutnya, Mendes berharap hal- hal yang menjari keberhasilan desa juga bisa terbaca oleh BPS. Pasalnya, Kemendes telah temukan penentu arah kebijakan pembangunan desa yang lebih operasional dan efek tegas dari program yang dijalankan Kemendes PDTT.

Arah itu disebut SDGs Desa yang merujuk pada Perpres Nomor 59 tahun 2017. Diksi yang digunakan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas, Desa Sehat Sejahtera hingga poin ke 18 Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Adaptif.

“Poin ke-18 dimaksudkan agar pembangunan di desa senantiasa bertumpu pada akar budaya,” kata Gus Menteri.

Dengan ini, maka perencanaan pembangunan di desa berbasis pada permasalahan dan data yang termasuk dalam Sistem Informasi Desa (SID) hingga arah penggunaan Dana Desa Rp72 Triliun bakal lebih tepat sasaran dan beri dampak signifikan ke warga desa.

“Misalnya terkait dengan kemiskinan yang ditargetkan turun dalam dua tahun dan penurunan angka stunting kemudian peningkatan kualitas pendidikan,” kata Gus Menteri.

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, KBLI disusun dalam lima digit dimulai kategori, golongan hingga sub golongan yang sangat detail untuk deskripsikan kegiatan.

“Kalau kita pilah, seluruh kegiatan BUM Desa sudah ada kodenya sendiri di KBLI,” katanya.

The post Mendes PDTT dan Kepala BPS Bahas KBLI untuk BUM Desa appeared first on Terasdesa.co.id.

“Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada ketegasan posisi hukum. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kuat sekali bahwa BUMDes sebagai entitas baru, unit usaha yang berbadan hukum yang setara dengan PT dan Koperasi yang ada selama ini,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid saat memberikan arahan pada Penutupan dan Penganugerahan Desa Brilian 2020 secara daring di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Taufik memastikan, kepastian hukum BUMDes dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan mempersulit pengembangan BUMDes.

Bahkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait tata kelola BUMDes telah disusun dengan sederhana dan mudah difahami.

“Jadi di RPP BUMDes, sedapat mungkin tidak perlu dijelaskan melalui Permen (Peraturan Menteri). Satu semangat kita jangan sampai ada regulasi yang mempersulit pengembangan BUMDes. Poin itu yang harus kita pegang. Tentunya Perda (Peraturan Daerah) juga jangan sampai mempersulit,” ujarnya.

Terkait kemitraan, menurutnya, menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan BUMDes. Bentuk kemitraan pun beragam, mulai terkait aspek permodalan; penguatan Sumber Daya Manusia (SDM); mitra usaha; dan sebagainya.

“Aspek modal itu penting sekali mengingat modal BUMDes yang sangat terbatas. Maka kerjasama dengan perbankan menjadi sangat penting sekali. Kemudian kapaistas pengelola di BUMDes juga terkendala dengan SDM, maka perlu kerjasama dengan perguruan tinggi, perbankan, NGO, balai latihan, dan seterusnya,” ujarnya.

Di sisi lain ia mengingatkan, bahwa menjadi sebuah keharusan bagi BUMDes untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Ia berharap, BUMDes dapat menembus pasar global melalui digital.

“Digitalisasi ekonomi desa dengan e-commerce, ini kebutuhan mendesak. Kita harus perform di ekonomi digital. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Supaya desa bisa lebih efisien, efektif untuk memasarkan produk dan hasil dari desa,” ujarnya.

The post BUMDes Kini Lebih Mudah Bangun Kemitraan appeared first on Terasdesa.co.id.

“Fondasi perekonomian di Indonesia yang kuat salah satunya ada di desa. Salah satu daerah yang desanya terus bertahan di tengah pandemi Covid-19 adalah di Bali,” kata Abdul Halim, Kamis (23/7/2020).

Menurut Abdul Halim, di Bali terdapat 577 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 3 BUMDes bersama yang terus bertransaksi saat pandemi.

“Unit usahanya bermacam-macam. Ada usaha simpan pinjam, pasar desa, perdagangan umum, pengelolaan air, jasa hingga pengelolaan sampah,” katanya.

Menurutnya, desa-desa di Bali juga telah menjalankan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai penopang dalam mempertahankan perekonomiannya.

Adapun dalam PKTD di Bali telah melibatkan sebanyak 9.684 warga dan telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 72.743 KPM yang tersebar di 636 desa.

“Kebijakan pemerintah dan komitmen para kepala desa di bali telah menjadi jalan kebangkitan ekonomi di desa-desa yang ada di Bali,” kata dia.

Untuk itu, agar seluruh desa-desa yang tersebar di 74.953 desa terus mempertahankan perekonomiannya, pemerintah pusat dengan kebijakannya terus menyalurkan BLT Dana Desa hingga Desember 2020 senilai Rp 300 ribu per KPM setiap bulannya sebagai penopang dalam mempertahankan perekonomian.

“Ke depan, kita akan bangkit menumbuhkan ekonomi serta SDM berdaya saing tinggi dengan digitalisasi, baik pada BUMDes maupun wisata desa serta konektivitas potensi ekonomi desa lainnya yang tentunya dengan tetap mematuhi adaptasi kebiasaan baru desa,” tandasnya.

The post Mendes PDTT Optimistis Perekonomian Bangkit dari Desa appeared first on Terasdesa.co.id.